Jakarta, Harian Umum - Sundayguardianlive.com mengungkap fakta mengejutkan di balik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC pada tanggal 18-20 Februari 2026 untuk menghadiri KTT Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Menurut media tersebut, dalam kunjungan tersebut Prabowo dan Presiden AS Donald Trump membuat kesepakatan tentang pemberian akses menyeluruh bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia.
"Sebuah dokumen pertahanan Amerika Serikat yang dirahasiakan, menjabarkan rencana untuk mengamankan akses lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia, menyusul pertemuan Februari antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Donald Trump di Washington, yang menandai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan operasional AS di seluruh Indo-Pasifik," kata sudayguardianlive.com dikutip Senin (13/4/2026).
Media itu mengungkap, kesepakatan tersebut dilakukan saat Prabowo mengunjungi Washington pada 18-20 Februari 2026 yang dipropagandakan untuk menghadiri KTT Dewan Perdamaian.
"Selama kunjungan ini, dalam pertemuan bilateral dengan Trump, ia (Prabowo, red) menyetujui proposal untuk mengizinkan izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat AS melalui wilayah udara Indonesia, menurut rincian yang terdapat dalam dokumen rahasia AS tersebut," imbuh sundayguardian.com lagi.
Lebih lanjut media itu mengungkap, untuk mengoperasionalkan komitmen ini, Departemen Perang AS mengirimkan dokumen berjudul “Mengoperasionalkan Lintas Udara AS” kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 26 Februari. Dokumen tersebut mengusulkan kesepahaman formal di mana Indonesia akan mengizinkan pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udaranya untuk operasi darurat, misi tanggap krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama.
Teks tersebut menyatakan bahwa tujuan pengaturan ini adalah agar “Pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan lintas wilayah udara Indonesia secara menyeluruh bagi pesawat AS untuk operasi darurat, tujuan tanggap krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama".
Lebih lanjut, dokumen tersebut menetapkan bahwa “pesawat AS dapat langsung melintas setelah pemberitahuan hingga pemberitahuan penonaktifan selanjutnya oleh Amerika Serikat,” yang secara efektif memungkinkan akses berkelanjutan setelah mekanisme tersebut diaktifkan.
Usulan tersebut menetapkan sistem berbasis pemberitahuan daripada izin kasus per kasus, yang secara signifikan mengurangi kendala prosedural pada mobilitas militer AS.
Dokumen tersebut juga menguraikan mekanisme koordinasi, termasuk saluran komunikasi langsung antara Angkatan Udara Pasifik AS dan pusat operasi udara Indonesia, di samping saluran komunikasi diplomatik dan militer paralel.
Menurut dokumen tersebut, Indonesia telah mencapai konsensus dengan Amerika Serikat mengenai teks pengaturan tersebut. Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan mengunjungi Washington pada 15 April, di mana ia diharapkan menandatangani perjanjian dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, yang akan meresmikan mekanisme tersebut.
Sunday Guardian telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS, Departemen Perang AS, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia serta kantor-kantor terkait lainnya untuk meminta tanggapan mengenai perkembangan ini, akan tetapi hingga info dari dokumen itu dipublikasikan, belum ada tanggapan yang diterima.
Menurut sundayguardianlive.com, perkembangan ini menandakan niat militer yang jelas dari Amerika Serikat untuk mengamankan koridor transit yang andal di seluruh Asia Tenggara. Posisi geografis Indonesia, yang membentang di jalur laut dan udara penting antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan wilayah udaranya sangat penting secara strategis untuk pengerahan cepat dan proyeksi kekuatan.
"Di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat telah membangun akses pangkalan dan pengaturan penerbangan lintas wilayah dengan sekutu-sekutu utama, termasuk Australia, Filipina, dan Jepang. Penambahan Indonesia ke jaringan ini akan secara signifikan memperluas kontinuitas operasional di seluruh kawasan," katanya.
Media ini juga mengatakan, izin akses lintas udaya secara menyeluruh yang diberikan Prabowo kepada AS, kemungkinan akan memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas, karena akanmengubah keseimbangan mobilitas militer di Asia Tenggara dan dapat berkontribusi pada peningkatan ketegangan strategis, terutama di tengah persaingan yang sedang berlangsung di antara kekuatan-kekuatan besar di Indo-Pasifik.
Belum ada konfirmasi publik dari Washington maupun Jakarta mengenai dokumen tersebut. Namun, rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam teks tersebut, termasuk persetujuan politik tingkat tinggi, konsensus antar pemerintah, dan jadwal penandatanganan yang akan segera dilakukan, menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mendekati tahap finalisasi. (man)
