Jakarta, Harian Umum- Penyelesaian konflik perebutan kursi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang melibatkan Partai Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agaknya hanya dapat diselesaikan oleh Partai Gerindra.
Pasalnya, surat pengajuan dua nama calon Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno belum diteken Gerindra, sehingga belum dapat dikirimkan ke DPRD.
"Surat pengajuan itu harus ditandatangani oleh partai pengusung (Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017), dalam hal ini PKS dan Gerindra. Jadi, kapan surat itu dikirim, tergantung kapan Gerindra mau tanda tangan," ujar Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (4/11/2018) malam.
Ia enggan menjelaskan mengapa partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut belum mau tanda tangan, namun Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini mengakui kalau dua nama dalam surat pengajuan itu hanya ada dua nama kader PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
"(Tapi) Senin (5/11/2018) besok ada pertemuan antara Gerindra dan PKS," imbuhnya.
Seperti diketahui, konflik perebutan kursi Wagub DKI Jakarta terjadi karena meski Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon telah menyatakan bahwa kursi Wagub DKI Jakarta untuk PKS, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, tetap ngotot menginginkan kursi itu.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Prabowo dan Fadli Zon karena selama PKS-Gerindra berkoalisi, Gerindra seakan telah menguasai semuanya.
Saat kedua partai ini berkoalisi mengusung Anies-Sandi pada Pilkada Jakarta 2018, dan menang, sehingga Anies-Sandi menjadi gubernur dan Wagub DKI Jakarta periode 2017-2022, Sandi adalah kader Gerindra, sementara Anies Baswedan merupakan orang dekat Wapres Jusuf Kalla dan tak punya hubungan politik dengan PKS.
Ketika kemudian kedua partai ini kembali berkoalisi untuk Pilpres 2019, ditambah PAN, Partai Berkarya dan Partai Demokrat, Gerindra lagi-lagi mendominasi karena mereka mengusung Prabowo-Sandi yang keduanya politisi Gerindra. Meski kemudian Sandi keluar dari Gerindra dan bergabung dengan PAN.
Maka, tak heran saat jabatan Wagub DKI Jakarta kini kosong karena ditinggal Sandi untuk menjadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2019, PKS menuntut agar jabatan yang ditinggalkan Sandi itu diberikan kepada kadernya.
PKS mengancam, jika kursi Wagub itu diberikan kepada Taufik, maka PKS akan menarik dukungan untuk Prabowo-Sandi. Bahkan Bayu Prioko, salah seorang kader PKS, pada 30 Oktober 2018 lalu melalui akun Twitter-nya, @Bayprio, mengabarkan kalau tim sosmed partainya yang dikerahkan untuk memenangkan Prabowo-Sandi, telah dimatikan.
"Tim socmed keumatan dan kader mulai dimatikan, tak perlu sosialisasi lagi "prajurit" yg ingkar janji. Serakah dan ingkar janji, cawagub mau disikat juga," katanya.
Namun statemen Bayu itu dibantah anggota Majelis Syura PKS Aboe Bakar Al-Habsy
"Nggak lah, nggaK ke situ arah kita. Yang jelas itu menjadi perhatian. Ada suara dari bawah, itu wajar. Tapi kan pimpinan ada di atas. Pimpinan mengayomi dan memberikan kebijakan yang lebih positif," ujar anggota DPR itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Ketika Suhaimi ditanya bagaimana seandainya pertemuan pada Senin besok deadlock, karena Taufik tetap ngotot namanya dimasukkan dalam surat pengajuan ke DPRD, sehingga hanya akan satu nama dalam surat pengajuan tersebut, Suhaimi tak ingin berandai-andai.
"Pertanyaannya kalau, (maka) jawabnya nanti kalau (pertemuan) sudah terlaksana. Jangan mendahului," pungkasnya. (rhm)
