Jakarta, Harian Umum- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, masalah pengisian kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Cawapres Sandiaga Uno akan diselesaikan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya dan Partai Gerindra.
"Akan diselesaikan di DPP karena memang kewenangan DPP, bukan DPD Gerindra DKI atau DPW PKS DKI," katanya kepada wartawan usai rapat paripurna di gedung Dewan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).
Seperti diketahui, berdasarkan pertemuan antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman pada Selasa (18/9/2018) malam di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, diketahui kalau telah ada kesepakatan antara DPP Gerindra dan DPP PKS kalau kursi Wagub DKI diserahkan kepada PKS.
"Pak Prabowo mengatakan (jabatan Wagub DKI) itu adalah hak PKS, tinggal nanti secara formal kita sampaikan (ke DPRD)," kata Sohibul usai pertemuan.
Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, PKS pun telah menyiapkan dua nama untuk diserahkan kepada DPRD agar salah satunya dipilih menjadi Wagub pengganti Sandi. Keduanya adalah mantan Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto. Pada Selasa (25/9/2018), Agung bhakan sudsj diperkenalkan PKS kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Meski demikian, hingga hari ini DPD Gerindra DKI Jakarta tetap ngotot akan mengajukan nama ketuanya yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI, yakni M Taufik, sehingga jika hal ini terjadi, maka PKS hanya bisa mengajukan satu nama karena UU Pilkada hanya mengizinkan PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung, mengajukan dua nama kepada DPRD.
Menyikapi hal ini, Suhaimi menegaskan bahwa partainya tetap berpegang pada kesepakatan bahwa kursi Wagub untuk PKS.
Sayangnya, ketika ditanya apakah kespakatan itu tertuang dalam bentuk tertulis atau lisan, ketua Komisi B ini mengatakan tak tahu, sehingga tak bisa menjawabnya.
"Tapi yang pasti kita berpegang pada kesepakatan itu, karena Capres dan Cawapres kan dari Gerindra," katanya mengingatkan.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, jika DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tetap ngotot menginginkan Taufik menjadi Wagub pengganti Sandi, ada dua risiko yang akan ditanggung Gerindra.
Pertama, sebagai Capres yang diusung Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat, Prabowo akan dibully habis para pendukung pasangan petahana karena menjadikan figur mantan terpidana kasus korupsi sebagai Wagub Jakarta.
Kedua, soliditas koalisi Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan terganggu, dan tak menutup kemungkinan koalisi ini akan dipecah belah seperti Koalisi Merah Putih (KMP) dulu, sehingga bubar.
Taruhan perebutan kursi Wagub DKI ini sangat mahal. (rhm)
