Jakarta, Harian Umum - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menyusul serangan AS dan israel ke Iran sejak 28 Februari 2026 lalu.
Hal itu diungkap mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda setelah menghadiri pertemuan para mantan presiden dan wakil presiden, mantan Menlu, ketua umum partai politik, hingga menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).
"Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi," kata Hassan Selasa malama, usai pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu.
I menjelaskan, dalam pertemuan Presiden memang membahas BoP setelah serangan AS-Israel ke Iran, karena serangan itu berpotensi melemahkan mandat BoP yang telah disusun.
“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” jelas dia.
Diakui, BoP dibentuk untuk menciptakan dan membangun perdamaian di kawasan Timur Tengah, dan misinya ditujukan untuk melancarkan gencatan senjata (ceasefire) antara Israel dengan Hamas memudahkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah itu akibat dampak perang berkepanjangan dengan Israel.
Hassan juga menmgakui bahwa Indonesia memang perlu berhitung kembali atas keanggotaan di BoP, termasuk rencana mengirim 8.000 tentara yang tergabung dalam ISF ke Palestina.
"Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar? Yang kedua, apakah penggelaran pasukan yang kita lakukan justru paling besar (dibanding anggota BoP yang lain?). Kita akan berhitung lagi," imbuh Hassan.
Lebih lanjut Hassan menyebutkan bahwa serangan Israel terhadap Iran memberikan kesan turunnya keberhasilan BoP.
Presiden Prabowo, kata dia, bahkan sempat membahas hal itu saat berkomunikasi dengan menelepon pemimpin-pemimpin lain, termasuk negara di Teluk Persia.
"Dari komunikasi Bbeliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BoP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya," tegas Hassan.
Ia juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo tidak menutup mata atas desakan masyarakat yang meminta Indonesia keluar dari BoP. Opsi keluar dari keanggotaan bahkan masuk dalam pembahasan, jika Dewan Perdamaian itu tidak menjalankan misinya.
"Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BoP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar. Itu sangat jelas beliau tidak menutupi," kata Hassan.
Seiring dengan itu, pengiriman 8.000 tentara untuk memperkuat ISF turut dibahas.
Mantan Menlu era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebutkan, pengiriman pasukan akan dilakukan Indonesia setelah melihat efektivitas BoP.
"Beliau bicara (pengiriman pasukan). Tergantung pada BoP-nya dinilai akan efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar, paling besar dalam artian suara kita menentukan. Kalau ada kontribusi 300 orang, ya itu sangat besar," kata Hassan.
Seperti diketahui, desakan agar Indonesia keluar dari BoP sangat deras, antara lain dari MUI dan FPP-TNI. Mereka menilai, keterlibatan Indonesia di BoP berpotensi membuat TNI berhadap-hadapan dengan Hamas di Gaza, karena BoP dibentuk untuk kepentingan Israel, dan Palestina tidak masuk dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump itu. (man)i
