Jakarta, Harian Umum - Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto menilai, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (12/6/2025), bukan karena tidak menghormati Presiden Prabowo Subianto.
"Berdasarkan pemberitaan media, pada hari itu Pramono menerima kunjungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Jadi, memang terkendala oleh telah adanya agenda itu," kata Sugiyanto di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Untuk diketahui, saat ICI, Presiden Prabowo sempat menanyakan kehadiran Pramono.
"Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," seloroh Prabowo dan diikuti tawa para peserta acara.
Namun, mantan Menteri Pertahanan itu mengaku pernah mengutus orang untuk membahas soal proyek giant sea wall (GSW) ke Pramono, dan menurut dia, Pramono mendukung proyek itu.
Sugiyanto mengatakan, Pramono bukan hanya mendukung GSW yang masuk proyek strategis nasional (PSN) dalam RPJMN 2025-2029, tetapi juga menggagas konsep Giant Mangrove Wall (GMW).
"Dukungan Gubernur Pramono terhadap proyek GSW sejatinya telah ditegaskan jauh sebelum forum ICI digelar. Dalam debat calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, Pramono telah menyatakan bahwa proyek GSW sebagai bagian dari PSN merupakan kewajiban yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa proyek ini sangat penting untuk mengatasi banjir rob dan penurunan muka tanah yang semakin parah di wilayah pesisir Jakarta," jelas aktivis yang akrab disapa SGY itu.
Terkait GMW yang digagas Pramono, SGY menjelaskan bahwa konsep ini menawarkan perlindungan pesisir berbasis ekosistem mangrove yang lebih ramah lingkungan dan sekaligus memperkuat ketahanan ekologis wilayah pesisir Jakarta.
"Pendekatan ini memperkaya dimensi penanganan krisis iklim dan lingkungan di ibukota," jelas SGY.
Untuk diketahui, GSW akan dibangun sepanjang kurang lebih 946 kilometer dari Tangerang hingga Gresik. GSW merupakan program lintas kementerian dengan budget sekitar USD 8 miliar hingga USD 1 miliar per tahun.
Pelibatan daerah dalam proyek ini, termasuk Jakarta, menurut SGY, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan PSN.
Dalam proyek ini, Pemprov DKI Jakarta mendapat "jatah" membangun GSW sepanjang sekitar 11,2 kilometer.
"Dalam rentang tembok GSW tersebut, Pemprov DKI berencana mengintegrasikan pendekatan GMW sebagai bagian dari solusi komplementer," jelas SGY.
Ia meyakini, dukungan dan komitmen Pramono terhadap proyek GSW akan dituangkan secara konkret dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang saat ini tengah disusun.
"Oleh karena itu, ketidakhadiran fisik Gubernur Pramono dalam forum ICI sama sekali tidak mengurangi, apalagi menggugurkan komitmennya terhadap proyek PSN, yakni, GSW. Yang terpenting adalah konsistensi kebijakan, keterlibatan nyata, serta keberpihakan terhadap masa depan Jakarta yang aman, tangguh dalam menghadapi perubahan iklim, dan berkelanjutan secara ekologis," katanya.
Seperti diketahui, di daerah-daerah di mana GSW akan dibangun ada yang tinggi permukaan air lautnya lebih tinggi dari daratan, dan ada juga yang permukaan tanahnya terus mengalami penurunan, sehingga rawan banjir rob.
Selain itu, sejumlah daerah yang pesisir pantainya akan dibangunkan GSW, juga ada yang rawan gempa yang diikuti tsunami.
Dengan dibangun GSW, diharapkan risiko banjir rob dan tsunami dapat diatasi. (rhm)
