Jakarta, Harian Umum - Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto menolak dengan tegas gagasan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, kembali dilakukan oleh DPRD (Pilkada tak langsung).
"Meski ada dukungan (untuk gagasan ini) saya pribadi menentang keras, terutama untuk pemilihan gubernur. Alasan utama adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi Indonesia, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei), sebuah landasan yang tak bisa ditawar. Rakyat berhak menentukan pemimpinnya melalui Pilkada Langsung," kata dia seperti dikutip dari tulisan di akun Facebook-nya, Kamis (19/12/2024).
Aktivis yang akrab disapa SGY ini menjelaskan, argumen bahwa Pilkada melalui DPRD dapat menghemat biaya, tidak bisa diterima karena penghematan biaya tak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi yang telah diterima masyarakat luas.
Rakyat sebagai pembayar pajak, kata dia, mendanai seluruh proses pemerintahan, termasuk Pilkada Serentak.
"Oleh karena itu, rakyat berhak menentukan siapa pemimpin mereka melalui pemilihan langsung," tegasnya
Seperti diketahui, Presiden Prabowo melontarkan gagasan pemilihan kepala daerah kembali oleh DPRD saat berpidato dalam acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Jawa Barat, pada tanggal 12 Desember 2024.
Menurut Prabowo, sebagaimana diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien; Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," katanya.
Presiden ke-8 RI itu mengakui, Pilkada langsung menekan anggaran negara karena harus mengeluarkan biaya untuk itu, sehingga dengan menyelenggarakan Pilkada melalui DPRD, anggarannya dapat digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
"Efisien, enggak keluar duit. Kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi (dipakai untuk Pilkada langsung),," kata Prabowo.
Sejauh ini, sejumlah pihak telah menyatakan dukungan atas gagasan Prabowo itu, seperti mantan Menkumham Mahfud MD, PKS dan PKB. Sementara PDIP meminta agar usulan itu dikaji dahulu.
Menurut SGY, sebagai negara yang dibangun dengan uang dari pajak rakyat, maka rakyat sejatinya menjadi tuan dalam negara ini.
"Jika mereka tidak keberatan dengan biaya Pilkada Serentak, mengapa ada pihak yang ingin mengubahnya? Pertanyaan ini patut diajukan agar kita melihat masalah ini dari perspektif lebih luas," katanya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah melakukan voting publik untuk mengetahui apakah mayoritas masyarakat setuju dengan Pilkada langsung atau Pilkada tidak langsung (melalui DPRD).
"Jika mayoritas rakyat setuju Pilkada melalui DPRD, saya akan mendukungnya. Namun, jika mayoritas menolak, usulan ini harus dibatalkan," pungkasnya. (rhm)
