Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui, kasus hukum yang menjerat ketua umumnya, Setya Novanto (Setnov), dapat membuat elektabilitas partainya terus merosoy.
"Saya juga tentu sangat prihatin, sangat sedih. Bukan saja prihatin, sedih, tapi juga sangat khawatir kalau tidak dikatakan takut. Kenapa? Dengan adanya kasus yang dialami oleh saudara Setya Novanto, memperlihatkan opini publik terhadap Golkar itu mengalami tren penurunan," kata Akbar di gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Ia menambahkan, bila mengacu pada setiap hasil pemilu, tren perolehan suara Golkar sejak awal Reformasi hingga saat ini terus menurun. Inilah yang ia khawatirkan, sekaligus takutkan.
"Sekarang saya dengar (elektabilitas Goklkar) sudah sekitar 7%. Kalau tren penurunan itu terus ke 6%, 5%, bahkan di bawah 4%, maka ini akan menjadi catatan buruk bagi Golkar. Boleh dikatakan ya dalam bahasa saya, bisa terjadi kiamat di Partai Golkar. Kenapa? Karena Golkar bisa tidak punya wakil (lagi) di DPR," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa dibanding pencapaian Golkar setelah era reformasi dengan di era Orde Baru, selisihnya sangat jauh, karena di era Orde Baru perolehan suara Golkar saat Pemilu selalu di atas 60%. Bahkan pada Pemilu 1987 dan 1997 perolehan suara Golkar mencapai di atas 70%.
"Bayangkan kalau sampai di bawah 4%, berarti tidak punya hak untuk mempunyai anggota di DPR. Wah, ini yang saya takutkan," pingkas mantan anggota DPR itu.
Seperti diketahui. Setya Novanto kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pada pengadaan e-KTP, setelah penetapan tersangka yang pertama gugur, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Setnov atas penetapan status tersangkanya itu.
Akibat penetapan kedua ini, Setnov melalui kuasa hukumnya, kembali melakukan perlawanan dengan mempidanakan ketua KPK Agus Rahardjo dan wakilnya, Saut Situmorang, dengan tuduhan memalsukan dokumen perpanjangan masa cegah Setnov ke luar negeri, dan menyalahgunakan wewenang.
"Kegigihan" Setnov dalam melawan KPK ini mengundang cibiran masyarakat karena terkesan kalau Setnov hanya berani berbuat namun tak berani bertanggung jawab.
Yang lebih memprihatinkan, di bawah kepemimpinan Setnov, Golkar menyeberang menjadi pendukung pemerintahan Jokowi, dan ikut berada di belakang Ahok saat mantan gubernur Jakarta itu menjalani kasus penistaan agama, dan terkahir ikut mendukung Perppu Ormas yang menjadi dasar pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Sikap Golkar ini membuat umat Islam memasukkan Golkar dalam barisan partai yang akan mereka "tenggelamkan" pada Pilkada serentak 2018 maupun saat Pemilu 2019, bersama PDIP, Hanura, NasDem, PKB, dan PPP. (rhm)
