Bogor, Harian Umum - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta penyaluran program bantuan beras bagi 15 juta kurang sejahtera tidak mengalami keterlambatan.
"Saya minta Bulog mengikuti, Mentan, BUMN, Menko PMK bisa mengikuti supaya beras ini sampai ke penerima manfaat tanpa terlambat satu hari pun," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 5 Desember 2017.
Program Beras Sejahtera diperuntukkan bagi 15 juta keluarga kurang mampu dinilai sangat penting karena jika 15 juta keluarga ada 4 orang maka mempengaruhi 60 juta jiwa. Karena itu, menurut Jokowi, dengan biaya yang besar serta mendatangkan dampak yang luas, program tersebut harus menjadi prioritas.
"Bila satu keluarga penerima manfaat ada empat orang, artinya Rastra akan mempengaruhi kehidupan 60 juta jiwa. Anggaran juga banyak, Rp 21 triliun," kata Jokowi.
untuk diketahui pembagian beras untuk masyarakat kurang sejahtera pernah mengalami keterlambatan pada periode Januari-Maret 2017. Keterlambatan itu karena data warga dari Kementerian Sosial serta permintaan Kementerian Pertanian agar harga beras tidak anjlok.
Sejak 2017, penyaluran program Rastra telah diubah dengan sistem kartu dan telah diuji coba di 44 wilayah serta melibatkan 1,2 juta penerima manfaat. Untuk itu, Presiden meminta uji coba tersebut dipastikan berhasil sebelum memperluas jangkauan sistem kartu untuk penyalurannya.
"Saya minta ini jangan ditambah dulu, dicek, dievaluasi dulu betul, supaya di lapangan berjalan dengan baik," Kata Jokowi.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, per 21 Juni 2017, realisasi penyaluran beras untuk sejahtera berhasil hanya 40,70 persen dari total pagu anggaran beras sejahtera untuk tahun 2017 ini.
Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam panduan dan peraturan program tahun lalu, penerima beras bersubsidi hanya perlu membayar dengan harga maksimal Rp1.600 per kilogram di titik distribusi.
Masing-masing rumah tangga menerima maksimal 15 kilogram setiap bulan, sepanjang tahun. Dengan ketentuan itu, pemerintah memberikan subsidi 40-65 persen dari harga pasar.
Jokowi juga mengingatkan pada Maret akan ada survei sosial ekonomi nasional, yang menjadi perhitungan angka kemiskinan. "BPS juga akan bertanya apakah (mereka) dalam empat bulan terakhir menerima Rastra," katanya.(tqn)
