Jakarta, Harian Umum- Presiden Afganistan Mohammad Ashraf Ghani melakukan kunjungan kenegaraan kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan bilateral tersebut berbagai kesepakatan dicapai dalam pertemuan ini. Presiden Ashraf Ghani meminta Indonesia mengirimkan delegasi untuk rekonsiliasi perdamaian di Afganistan.
"Kami telah membahas beberapa isu. Yang pertama, kerja sama pembangunan perdamaian. Indonesia menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah Afganistan dalam upaya menciptakan stabilitas dan kedamaian. Dan Indonesia siap berbagi pengalaman mengenai rekonsiliasi perdamaian," katanya, Rabu (5/4/2017).
Jokowi juga mengatakan Indonesia telah membangun Indonesia Islamic Center (IIC) di Kabul. Tujuannya untuk mendorong penyebaran Islam yang rahmatan lil alamin.
"Pembangunan Masjid As-Salam di IIC telah selesai dan dapat menampung 2.200 jemaah," jelas Jokowi.
Pembangunan rumah sakit Indonesia di Afganistan.
”Pembangunan rumah sakit Indonesia di Afganistan akan menelan biaya sekitar Rp 16 miliar,” ujar Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu, 5 April 2017.
Pembangunan rumah sakit itu akan dimulai pada tahun ini, dan rumah sakit tersebut akan menjadi bagian dari pembangunan Indonesia Islamic Center di Kabul, Afganistan.
Selain itu, Jokowi mengatakan kedua negara menjalin kerja sama di bidang pembangunan kapasitas.
"Sejauh ini Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 358 orang dalam 47 program, meliputi program pertanian, pemberdayaan perempuan, dan administrasi pemerintahan," kata Jokowi.
Sementara itu, di bidang perdagangan, Jokowi mengatakan masih banyak potensi untuk digali lebih dalam.
"Kita sepakat mendorong interaksi langsung pengusaha kedua negara Indonesia dan Afganistan. Kita juga menyambut baik pelaksanaan business meeting Indonesia-Afganistan 6 April 2017 yang akan datang," kata Jokowi.
Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo dan Presiden Ghani juga menandatangani lima nota kesepahaman atau MOU hari ini. Kelima MOU tersebut berkaitan dengan pendidikan, pertanian, statistik, reformasi birokrasi, serta kebijakan fiskal
