Jakarta, Harian Umum - Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi menagih konsistensi Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang dipimpinnya untuk memberlakukan kembali UUD 1945 asli sebagaimana tercantum pada manifesto partai itu.
Muslim melihat, hingga sejauh ini Prabowo dan partainya tidak memperlihatkan tanda-tanda akan merealisasikan manifesto itu, meski Prabowo kini presiden RI ke-8 setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 silam, dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menduduki jabatan sebagai ketua MPR.
"Dalam manifesto Partai Gerinda itu ada disebutkan partai itu ingin kembali kepada UUD 1945. Nah, hari ini saya menagih komitmen Gerindra di mana ketua umumnya, yakni Prabowo Subianto, sekarang presiden, dan Sekjen-nya jadi ketua MPR," kata Muslim di Jakarta Kamis (24/10/2024).
Menurut dia, jabatan presiden yang diemban Prabowo dan jabatan ketua MPR yang diduduki Muzani memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peluang untuk dapat mewujudkan manifesto Partai Gerindra yang ingin kembali ke UUD 1945 asli.
Namun, aktivis senior ini mengaku telah mencium gelagat yang kurang baik dari Gerindra dan Prabowo, karena dari 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 ketua badan dan sekitar 14 penasehat khusus, utusan khusus dan staf khusus yang dilantik Prabowo pada tanggal 21-23 Oktober 2024, tak ada satupun yang pernah bersuara tentang kembali ke UUD 1945.
"LaNyalla Mattalitti yang getol menyuarakan kembali ke UUD 1945 asli bahkan terkesan disingkirkan agar tidak lagi dapat menjadi ketua DPD RI," katanya.
Muslim menyebut kalau pemilihan paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029 pada 1 Oktober 2024 penuh intrik dan diwarnai kericuhan.
"Diawali dengan kunjungan paket calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari Sultan Bachtiar Nazamudin, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung ke kediaman Prabowo pada bukan September 2024, lalu terjadi kekisruhan saat pemilihan paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029 pada tanggal 1 Oktober 2024, dan setelah terpilih menjadi ketua DPD RI, pada tanggal 14 Oktober 2024 Sultan diberitakan berbagai media menemui Prabowo," beber Muslim.
Direktur Gerakan Perubahan yang juga Presidium Hizbullah Indonesia ini curiga terpilihnya paket calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari Sultan Bachtiar Nazamudin, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung dalam pemilihan yang kisruh itu mengandung unsur campur tangan Prabowo melalui orang kepercayaannya, karena sebelum pemilihan, paket calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari LaNyalla Mattalitti, Nono Sampono, Andi Muhammad Ihsan, dan Elviana dikabarkan mendapat dukungan mayoritas anggota DPD.
"Tapi dalam.pemilihan yang ricuh itu, dukungan berbalik ke Sultan Cs," katanya.
Muslim blak-blakan mengaku prihatin, karena informasi yang beredar, paket pimpinan Sultan Bachtiar Nazamudin, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung merupakan kelompok pendukung UUD 2002 yang merupakan hasil amandemen UUD 1945 hingga empat kali dalam rentang tahun 1999 hingga 2002.
"Ini menyedihkan jika benar ada campur tangan.Prabowo atau orang kepercayaannya dalam pemilihan pimpinan DPD RI, karena Pak LaNyalla adalah tokoh yang berjuang agar Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli, sama seperti Gerindra dalam manifestonya. Sebab, UUD 2002 mengganti sistem pemerintahan Indonesia dari demokrasi Pancasila menjadi liberal kapitalis, sehingga bangsa Indonesia tercerabut dari akar budaya dan jatidirinya, dan kita menyaksikan bagaimana kehancuran Indonesia akibat UUD 2002," tegas Muslim.
Maka, tegas Muslim, ia menagih konsistensi Prabowo maupun Gerindra-nya agar mewujudkan manifesto untuk kembali ke UUD 1945 yang asli.
"Saya tagih Prabowo dan Gerindra mewujudkan manifesto itu, jangan cuma omon-omon," tegasnya. (rhm)
