Jakarta, Harian Umum-Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman mengatakan antuan sosial harus terus disalurkan, terutama untuk 66 RW di Jakarta yang termasuk ke dalam Wilayah Pengendalian Ketat (WPK).
“Tentunya untuk warga terdampak dalam WPK tersebut harus dibantu kebutuhan dasarnya oleh Pemerintah karena aktivitas meraka kan dibatasi. Selain itu, Bansos juga perlu diberikan kepada warga yang kehilangan penghasilan karena terdampak COVID-19” ujar Taufiq, di Jakarta, Jum'at (12/6).
Terkait dengan adanya adanya tumpeng tindih sasaran pemberian bansos dan adanya keluhan warga terhadap kualitas beras dari bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Pusat, mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta ini menyarankan agar sebaiknya urusan penyaluran bantuan sosial di sentralkan di Perumda Pasar Jaya.
“Sebaiknya bantuan sosial dipusatkan pada Pasar Jaya karena Pasar Jaya sudah memiliki Sistem Quality Control yang baik. Di Pasar Jaya, misalnya beras yang masuk dari supplier selalu harus menyertakan hasil uji lab terkait kadar air, patahan, dan standarnya beras premium, jadi kualitasnya terjamin. Tidak ada yang abal-abal," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya dengan adanya penyaluran bansos secara terpusat tumpang tindih penerima bansos dapat dihindari sehingga jumlah penerima manfaatnya lebih banyak lagi.
"Saya melihat proses pendistribusian bansos oleh Pasar Jaya terus mengalami peningkatan kualitas dan efektifitas. Dengan pola distribusi langsung oleh supplier ke titik-titik pembagian di tingkat kelurahan dan RW, Pasar Jaya juga langsung memantau prosesnya sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Namun jangan lupakan hal yang sifatnya administratif, seperti berita acara serah terima, sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari” tegasnya
Diketahui, dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, 9 Juni 2020, Irmansyah, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan pendistribusian bansos kepada warga terdampak COVID-19 sampai Desember 2020.
“Sesuai arahan dari pimpinan bahwa DKI Jakarta juga tetap memberikan bansos sejalan dengan pemerintah pusat sampai Desember,” terangnya
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta pun kini masih mengkomunikasikan penyaluran ini kepada Pemerintah Pusat supaya distribusi bansos itu tak tumpang tindih. (dju)
