Jakarta, Harian Umum - Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menengarai adanya operasi intelijen dunia maya bertajuk Operasi Fiber Intelijen yang dilancarkan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
"Operasi ini tidak hanya berupa serangan siber terhadap infrastruktur digital milik Pemerintah Indonesia, tetapi juga menyusup ke ruang opini publik lewat berbagai platform media sosial dan pemberitaan internasional," kata Amir di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Operasi Fiber Intelijen adalah istilah yang digunakan untuk menyebut operasi intelijen digital dengan memanfaatkan jaringan internet berkecepatan tinggi untuk melakukan dua hal utama:
1. Penggalangan opini publik lewat infiltrasi media sosial dan media online; dan
2. Penetrasi sistem keamanan siber pemerintah, termasuk situs kementerian dan lembaga strategis.
Amir menyebut, intensitas operasi ini meningkat tajam setelah DPR mengesahkan hasil revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 21 Maret 2025 silam.
Indikasinya adalah munculnya pemberitaan di sejumlah media asing seperti di The Guardian, Al Jazeera hingga The Washington Post yang mengangkat isu tentang “militerisasi pemerintahan sipil” di Indonesia.
Pemberitaan ini dikemas dengan narasi kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.
“Ini bukan kebetulan. Mereka membentuk opini internasional agar Indonesia ditekan melalui forum-forum global seperti Dewan HAM PBB, G20 atau IMF-WB. Targetnya adalah delegitimasi kebijakan nasional Indonesia,” jelas dia.
Amir mengakui, UU TNI memang memberikan kewenangan lebih luas kepada militer, termasuk dalam peran-peran sipil dan penanganan non-perang, sehingga UU ini menjadi titik sensitif bagi dua kekuatan global, sehingga mereka khawatir Indonesia bergerak ke arah yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan geopolitik mereka.
"Kekuatan global yang saya maksud adalah Amerika dan China, itu yang kita tengarai," imbuhnya.
Lebih jauh Amir mengatakan bahwa Operasi Fiber Intelijen dilakukan secara sistematis dengan pola “high frequency-low trace”.
"Artinya, serangan terjadi terus-menerus dalam intensitas tinggi, tetapi dengan jejak digital yang disamarkan," jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan Operasi Fiber ini sekaligus menunjukkan bahwa yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bukan lagi perang dengan menggunakan tank dan rudal.
"Ini perang pikiran dan persepsi yang menyasar ke pusat-pusat pengambilan keputusan nasional,” jelasnya.
Ia meyakini, jika Operasi Fiber Intelijen tidak ditangani dengan serius, dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dapat berujung pada instabilitas sosial-politik, bahkan kerusakan relasi diplomatik dengan negara mitra.
"Untuk itu, saya merekomendasikan penguatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pembentukan unit khusus kontra-informasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta koordinasi intelijen yang lebih erat antara BIN, TNI dan Polri," katanya.
Ia menyebut kalau saat ini Pemerintahan Prabowo sedang berada di persimpangan geopolitik yang semakin tajam. Sebab, di satu sisi Prabowo menjalin kedekatan dengan Tiongkok melalui kerja sama ekonomi dan pertahanan, akan tetapi di sisi lain Amerika Serikat tetap memandang Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik untuk membendung pengaruh Beijing.
"UU TNI yang memperkuat militer bisa dilihat sebagai upaya Indonesia memperkokoh kemandirian pertahanan dan ketahanan nasional. Namun, bagi negara asing yang terbiasa mencampuri urusan domestik negara berkembang, langkah ini dipandang sebagai potensi ‘ancaman’ atas dominasi mereka," jelas Amir lagi.
Amir meyakinkan bahwa Operasi Fiber Intelijen bukan sekadar isu teknis siber, tetapi cerminan dari perebutan pengaruh atas arah politik Indonesia ke depan.
"Menghadapi ancaman tak kasat mata ini, Prabowo tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer konvensional. Pertarungan opini, narasi dan kontrol atas informasi menjadi medan perang baru yang menentukan kedaulatan bangsa," pungkas Amir. (rhm)