Jakarta, Harian Umum - Koalisi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (KMU) mendesak Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi atas pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait informasi adanya institusi yang berusaha impor 5.000 senjata ilegal. Demi menciptakan suasana yang harmonis antar lembaga non sipil dan stabilitas Nasional.
"Meski sudah diklarifikasi oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, pernyataan Panglima TNI layaknya bola salju sehingga banyak menimbulkan kegaduhan, sehingga kami menilai Presiden Joko Widodo harus turun gunung untuk menghentikannya". Ujar Nur Cholis Hasan Presiden KMU, dalam rilis nya yang dikirim ke redaksi harianumum.com, Kamis, 28/9/2017.
Nur Cholis Hasan mengatakan, bagaimanapun isu impor senjata ini terlihat saling memojokan antar lembaga pemeritah yang bisa merusak keharmonisan lembaga keamanan nasional.
"Ada spekulasi yang menyudutkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan ada juga yang menyudutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dirinya mengkhawatirkan, apabila polemik ini terus berlanjut, akan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Panglima TNI dan Badan Intelijen Negara atau Polri dan istitusi lainnya" ungkapnya
Lebih lanjut Cholis mengatakan Spekulasi tersebut juga dapat menimbulkan penilaian dan penafsiran buruk dari masyarakat pada pemerintah.
"Jangan sampai masyarakat menilai Presiden tidak mampu menjaga stabilitas politik. Sehingga antar sektoral pemerintahan di era Presiden Joko Widodo tidak kompak". ungkap Cholis.
Hal senada juga disampaikan, Rizki Irwansyah juru bicara KMU, Ia menyesalkan sikap para pengamat politik beserta elit politik yang mengangap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan manuver politik menuju Piplres 2019.
"Saya kira terlalu dini untuk dibicarakan hari ini, Pengiringan opini tersebut dinilai hanya akan memperuncing kegaduhan yang ada". kata Rizki
Selain itu ia khawatir isu pengadaan senjata merupakan salah satu bagian dari devide et impera yang dilakukan oleh asing untuk menguasai ekonomi dengan cara memecah kekuatan bangsa Indonesia melalui Kepolisian, BIN, dan TNI.
"Inti kekuatan bangsa Indonesia adalah TNI,BIN, dan Polri, apabila salah satu dilemahkan tentu bangsa Indonesia akan terganggu stabilitas nasionalnya. maka perlu sekiranya Presiden kembali menegaskan peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut guna menetralisir kegaduhan serta terciptanya stabilitas keamanan dan politik nasional,". katanya
