Jakarta, Harian Umum - KPUD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah menetapkan jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih melalui Pilkada 2024, yakni Pramono Anung - Rano Karno (Doel), pada tanggal 7 Februari 2025.
Tentu, kepemimpinan pasangan yang diusung PDIP itu akan menjadi perhatian masyarakat DKJ, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat.
Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) melalui ketua umumnya, Endriansah, memberikan pandangan bahwa dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur DKJ yang baru, bisa membawa kesejahteraan masyarakat DKJ.
"Karena itu janji program prorakyat yang disampaikan saat kampanye, harus segera diimplementasikan agar rakyat Jakarta bisa menikmatinya," kata Endriansah melalui siaran tertulis, Rabu (8/1/2025).
Aktivis yang akrab disapa Rian ini mengakui, FPPJ juga sangat menantikan akankah ada "bedol desa" di jajaran Pemprov DKJ untuk eselon 2 dan 3 pasca kasus yang menimpa Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardana dan Firza Maulana, salah satu Kabid-nya. Apalagi karena keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKJ.
"Untuk di jajaran BUMD pun kami sangat menunggu akankah ada "bedol desa" atau pembenahan, karena masih banyaknya pekerja rumah di BUMD DKJ yang belum terlaksana dan menjadi perhatian publik. ini pastinya harus juga menjadi perhatian khusus Mas Pram dan Bang Doel agar rakyat Jakarta bisa merasakan manfaatnya," imbuh Rian.
Seperti diketahui, dari sekitar 22 BUMD milik Pemprov DKI, tidak semuanya sehat. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKJ Anggi Arando Siregar bahkan pada 11 November 2024 mengungkap bahwa berdasarkan dokumen KUA-PPAS, secara keseluruhan dividen yang diberikan BUMD kepada Pemprov DKJ sangat minim, hanya sebesar 1 persen dari APBD.
"Dividen BUMD dengan rasio satu persen dari struktur anggaran APBD DKI Jakarta, mencerminkan BUMD secara keseluruhan belum memiliki kinerja yang optimal dan tidak berdampak materiil bagi ABPD DKI Jakarta," ujar Anggi kepada mediandi gedung Dewan.
Ia menjelaskan, minimnya dividen disebabkan masih banyaknya perusahaan berplat merah itu yang mengalami kerugian mencapai puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah, seperti Sarana Jaya sebesar Rp98 miliar, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) sebesar Rp105 miliar dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang mencapai Rp701 miliar.
"Hal ini menandakan adanya masalah serius dalam pengelolaan atau strategi bisnis mereka," tegas Anggi. (rhm)
