Jakarta, Harian Umum - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengungkap kalau Pramono Anung tak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai gubernur di Pilkada Jakarta 2024 jika tidak direstui Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Pasalnya, selain karena status kader PDIP itu yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, juga karena adanya komunikasi antara Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pengusung pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan PDIP.
Hal itu disampaikan Drajat dalam program Gaspol yang tayang di YouTube Kompas.com, Selasa (17/9/2024). Program ini membahas topik tentang kemungkinan bergabungnya PDIP ke KIM untuk sama-sama mengusung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Drajat mengatakan, komunikasi yang terjalin dengan PDIP sangat baik, tetapi dia belum mau mengungkapkan bagaimana hasil komunikasi tersebut.
“Kita tunggu dari mereka lah, cuma sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus ya. Resminya kita lihat saja nanti,” kata Dradjad seperti dikutip dari
Dia mengibaratkan komunikasi antara kubu KIM dengan DPIP sudah lebih jauh dari perjalanan Jakarta ke Surabaya, Jawa Timur. Ia bahkan mengatakan, majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 terkait dengan komunikasi dengan PDIP tersebut.
Menurut Dradjad, Pramono Anung tidak mungkin maju tanpa restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga tanpa komunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024-2029.
“Sekarang gini; saya tanya, gimana bisa Mas Pram (Pramono Anung) yang maju hayo? Itukan sebenarnya juga sudah sinyal bahwa komunikasinya bagus. Karena Mas Pram enggak mungkin maju tanpa restu dari Pak Jokowi dan juga tanpa komunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi, artinya ya sekat politik hampir enggak ada, komunikasi sudah sangat bagus, tinggal ya bagaimana finalisasinya, nanti kita lihat saja,” katanya.
Dradjad mengungkap fakta mengejutkan bahwa Jokowi masih kader PDIP. Yang menyebut bahwa Jokowi adalah kader Golkar adalah media.
“Pak Jokowi kan masih PDIP setahu saya. Yang bilang Golkar kan media. Setahu saya masih PDIP., dan setahu saya secara formal kan tidak pernah PDIP mengatakan Pak Jokowi bukan PDIP lagi toh. Coba dicek deh di Google, enggak pernah,” katanya.
Oleh karena itu, Drajat mengisyaratkan bahwa tidak ada masalah jika PDIP akhirnya memutuskan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Seperti diketahui, dari semua partai yang memiliki perwakilan di DPR, hanya tinggal PDIP sendiri yang belum bergabung di KIM, karena partai yang di sepanjang era pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024) menjadi oposisi, yakni PKS, telah bergabung ke KIM, koalisi yang diinisiasi Presiden Jokowi dan membuat PDIP marah.
Sebab, pada Pilpres 2024 PDIP mengusung Ganjar-Mahfud, akan tetapi sebagai petugas partai PDIP, Jokowi membentuk KIM dan mengusung Prabowo-Gibran.
Hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi dikabarkan memanas, akan tetapi dengan majunya Pramono di Pilkada Jakarta atas restu Jokowi, bisa jadi ketegangan itu hanya sandiwara belaka. (rhm)