Jakarta, Harian Umum- Kepala Disparbud Tinia Budiati dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPST) Edi Juanedi membantah tuduhan bahwa pihaknya berada di belakang pemberitaan yang menyudutkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
"Mohon maaf, Pak, saya saja baru tahu kalau FKDM memiliki anggaran Rp2,2 miliar. Biarlah Allah akan menunjukkan siapa di balik ini semua," ujar Tinia saat dikonfirmasi harianumum.com via pesan WhatsApp, Senin (20/11/2017).
Tinia bahkan mengatakan, ia justru baru tahu tentang dana FKDM setelah membaca beritanya di media.
"Sedih juga berita diplintir seperti ini. (Tapi) saya tetap percaya adanya Allah SWT yang akan menunjukkan kebenarannya," pungkas dia.
Sedang Edi dengan tegas meminta agar dirinya jangan difitnah.
"Jangan fitnah, Pak. Saya nggak kurang kerjaan. Nggak benar, Pak (tuduhan itu)," katanya via WhatsApp.
seperti diberitakan sebelumnya, anggota FKDM sangat marah karena diberitakan mendapat anggaran sangat besar, namun tidak memperlihatkan kinerja apa pun.
Berita itu dirilis sejumlah media pekan lalu, dengan narasumber Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.
Ketua FKDM Rico Sinaga mengatakan, ia mencurigai kalau oknum dari stakeholder yang terkait dengan tempat hiburan malam yang berada di belakang pemberitaan itu, dan ia menyatakan perang dengannya.
"Ya, saat ini kita tengah berhadapan dengan mereka, dan kami tidak takut. Kalau pinjam istilah Pak Munir Arsyad (sekretaris FKDM), mereka jual, kami borong," katanya di sela-sela rapat koordinasi (Rakor) FKDM se-DKI Jakarta di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).
Ia meyakini hal itu karena pemberitaan yang dirilis beberapa media nasional pada pekan lalu tersebut, muncul di saat pihaknya tengah mengkritisi adanya upaya untuk membuka kembali Karaoke Diamond yang ditutup sementara oleh Pemprov DKI pada 15 September 2017, dan kemudian ditutup permanen oleh Satpol PP, Kamis (16/11/2017).
Ia bahkan menyebut siapa stakeholder yang diduga berada di balik pemberitaan itu, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPST).
Pasalnya, kata dia, Disparbud lah yang memberi kesan ingin membuka kembali Karaoke Diamond melalui surat yang dikirim kepada Satpol PP sebelum akhirnya tempat hiburan itu ditutup permanen, meski dalam surat itu Disparbud tidak blak-blakan meminta Satpol PP membuka kembali Karaoke Diamond. Sementara di DPMTPST saat ini tengah diproses pengajuan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 80 tempat hiburan yang sudah habis masa berlakunya, namun hingga kini masih tetap beroperasi.
"Apa yang kami lakukan ini agaknya membuat para oknum di SKPD-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) itu tak suka," imbuhnya.
Dalam Rakor itu Rico bahkan mengingatkan para anggota FKDM yang berjumlah 3.840 orang agar mewaspadai kemungkinan adanya gerilya dari para oknum yang akhirnya membuat kekompakan mereka pecah.
"Jaga kekompakan. Jangan sampai ada seorang pun dari kita yang dapat mereka dekati, yang membuat sikap dan tindakan kalian akhirnya berseberangan dengan kita," tegas dia.
Seperti diketahui, dalam berita itu Uchok meminta Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi anggaran FKDM yang pada APBD 2017 sebesar Rp1,7 miliar, dalam RAPBD 2018 naik menjadi Rp2,2 miliar karena forum yang seharusnya menjadi mata dan telinga bagi gubernur ini, dinilai tidak menunjukkan kinerja apapun.
“Saya masih bertanya-tanya apa sih prestasi dari FKDM sehingga anggarannya begitu besar? Saya kira menaikkan anggaran itu harus berdasarkan asas kebutuhan ataupun prestasi,” kata Uchok.
Rico menegaskan, tak benar jika selama ini FKDM tidak berbuat apa-apa, karena saat Pilkada DKI 2017 lalu, anggota FKDM ikut mengamankan jalannya pencoblosan, dan bahkan ada yang ikut menjadi tim pemenangan Anies-Sandi. (rhm)
