Jakarta, Harian Umum - Personil Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) masih marah besar atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa selama ini mereka tidak berbuat apa-apa, meski mendapat anggaran sangat besar dari Pemprov DKI Jakarta.
Ketua FKDM Rico Sinaga bahkan blak-blakan mengatakan kalau organisasinya kini juga tengah berhadapan dengan oknum dari stakeholder yang terkait dengan tempat hiburan malam, karena yakin merekalah yang berada di balik pemberitaan itu.
"Ya, saat ini kita tengah berhadapan dengan mereka, dan kami tidak takut. Kalau pinjam istilah Pak Munir Arsyad (sekretaris FKDM), mereka jual, kami borong," katanya di sela-sela rapat koordinasi (Rakor) FKDM se-DKI Jakarta di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).
Ia meyakini hal itu karena pemberitaan yang dirilis beberapa media nasional pada pekan lalu tersebut, muncul di saat pihaknya tengah mengkritisi adanya upaya untuk membuka kembali Karaoke Diamond yang ditutup sementara oleh Pemprov DKI pada 15 September 2017, dan kemudian ditutup permanen oleh Satpol PP, Kamis (16/11/2017).
Ia bahkan menyebut siapa stakeholder yang diduga berada di balik pemberitaan itu, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPST).
Pasalnya, kata dia, Disparbud lah yang memberi kesan ingin membuka kembali Karaoke Diamond melalui surat yang dikirim kepada Satpol PP sebelum akhirnya tempat hiburan itu ditutup permanen, meski dalam surat itu Disparbud tidak blak-blakan meminta Satpol PP membuka kembali Karaoke Diamond. Sementara di DPMTPST saat ini tengah diproses pengajuan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 80 tempat hiburan yang sudah habis masa berlakunya, namun hingga kini masih tetap beroperasi.
"Apa yang kami lakukan ini agaknya membuat para oknum di SKPD-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) itu tak suka," imbuhnya.
Dalam Rakor itu Rico bahkan mengingatkan para anggota FKDM yang berjumlah 3.840 orang agar mewaspadai kemungkinan adanya gerilya dari para oknum yang akhirnya membuat kekompakan mereka pecah.
"Jaga kekompakan. Jangan sampai ada seorang pun dari kita yang dapat mereka dekati, yang membuat sikap dan tindakan kalian akhirnya berseberangan dengan kita," tegas dia.
Rico bahkan mengingatkan, jika ada anggota yang sudah tidak sejalan dengan FKDM, maka akan diusulkan kepada gubernur agar SK pengangkatannya sebagai anggota FKDM dicabut, karena FKDM berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pergub DKI No 110 Tahun 2008 juga tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat.
Kemarahan awak FKDM pada pemberitaan itu tak hanya kepada si reporter yang menulis berita tersebut, tapi juga kepada pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang dalam berita itu ditulis sebagai narasumber.
Dalam Rakor FKDM tersebut, ada keinginan yang berkembang di antara anggota organisasi yang bertugas sebagai intel Pemprov DKI tersebut, untuk menghajarnya Uchok habis-habisan jika tidak segera meminta maaf, namun dapat diredam oleh pimpinan organisasi di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI tersebut.
Seperti diketahui, dalam berita itu Uchok meminta Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi anggaran FKDM yang pada APBD 2017 sebesar Rp1,7 miliar, dalam RAPBD 2018 naik menjadi Rp2,2 miliar karena forum yang seharusnya menjadi mata dan telinga bagi gubernur ini, dinilai tidak menunjukkan kinerja apapun.
“Saya masih bertanya-tanya apa sih prestasi dari FKDM sehingga anggarannya begitu besar? Saya kira menaikkan anggaran itu harus berdasarkan asas kebutuhan ataupun prestasi,” kata Uchok.
Rico menegaskan, tak benar jika selama ini FKDM tidak berbuat apa-apa, karena saat Pilkada DKI 2017 lalu, anggota FKDM ikut mengamankan jalannya pencoblosan, dan bahkan ada yang ikut menjadi tim pemenangan Anies-Sandi.
Hingga berita ini dirilis, Kepala Disparbud Tinia Budiati dan Kepala DPMTPST Edi Junaedi belum dapat dikonfirmasi. (rhm)
