Jakarta, Harian Umum - Calon presiden nomor urut 1 yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyatakan akan menegakkan hukum yang saat ini bengkok sesuai keinginan penguasa.
Ia bahkan mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara harus diatur oleh hukum, bukan oleh penguasa.
Hal itu disampaikan Anies saat menyampaikan visi-misi pada debat pertama Capres 2024 di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran," kata Anies di awal paparan visi misinya.
Tapi, kata Anies, yang terjadi saat ini adalah banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang sedang memegang kekuasaan, dan ia menegaskan bahwa hal ini tidak boleh diteruskan.
"Ini harus diubah, ini harus dikembalikan," katanya.
Anies juga menyoroti tatanan pemerintahan yang saat ini menurutnya, .sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang di Indonesia.
"Karena itulah kami melihat perubahan, ini harus kita kembalikan," tegasnya lagi.
Anies mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan rakyat Indonesia tidak menginginkan itu terjadi.
"Pada saat ini kalau kita lihat hukum, itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum, menjadi tegak kepada semuanya," kata dia.
Anies kemudian menyindir masuknya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam kontestasi Pilpres 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan norma pada pasal 169 huruf q UU Pemilu, meski MK tak punya kewenangan untuk itu, sementara di sisi lain banyak kaum.milenial yang dipidana ketika mengeritik Pemerintah, dan bahkan harus menghadapi kekerasan aparat penegak hukum ketika berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi.
"Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan, ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan,' tegas Anies.
Oleh karena itu, Anies mengatakan kalau pihaknya memperhatikan bahwa penegakkan hukum sebagai hal yang mendasar.
"Yang tidak kalah penting, kuta menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara tidak diperhatikan. Dan dia meninggal, korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah," katanya lagi.
Anies memberitahu bahwa dalam debat Capres pertama ini, hadir bersamanya ayah dari Harun Al Rasyid, anak yang meninggal yang merupakan pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu.
"Protes hasil pemilu, (tapi) apa yang terjadi? Dia tewas, sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak! Karena itu, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku pada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri," pungkas Anies. (man)
