Jakarta, Harian Umum - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam ke Istana Negara, Kamis (6/3/2026).
Salah satu yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah sebagaimana diungkap Jimly Asshiddiqie, Prabowo akan terbang ke Teheran, Iran, dengan pemimpin Pakistan untuk meredakan ketegangan di kawasan Teluk akibat serangan AS dan Israel ke Iran pada tanggal 28 Februari 2026.
Lebih dari 100 ulama dan tokoh Ormas Islam hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk tokoh dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, pertemuan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi umat Islam terkait situasi global yang saat ini sedang mengalami berbagai ketegangan geopolitik.
Peran ulama dalam dinamika sosial dan politik Indonesia, kata Amir, memiliki posisi yang sangat penting. Karena itu, langkah Presiden Prabowo mengundang mereka ke Istana dipandang sebagai upaya membangun komunikasi strategis antara pemerintah dan tokoh agama dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.
“Presiden Prabowo memahami bahwa umat Islam di Indonesia memiliki perhatian besar terhadap perkembangan geopolitik global, khususnya yang menyangkut dunia Islam. Dengan mengundang para ulama ke Istana, Presiden ingin mendengar langsung aspirasi dan pandangan mereka,” kata Amir, Jumat (6/3/2026).
Menurut dia, kondisi geopolitik dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar. Konflik di berbagai kawasan, meningkatnya rivalitas kekuatan global, hingga isu kemanusiaan di sejumlah negara Muslim menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia dinilai perlu membangun komunikasi yang kuat dengan para tokoh agama agar setiap kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan sensitivitas umat.
Ia menilai langkah Prabowo tersebut menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif dan dialogis. Pemerintah tidak hanya melihat persoalan global dari perspektif diplomasi negara, tetapi juga dari sudut pandang moral dan kemanusiaan yang sering kali disuarakan oleh para ulama.
“Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Aspirasi umat tentu menjadi bagian penting dalam pembentukan sikap politik luar negeri maupun kebijakan nasional,” ujarnya.
Kehadiran pimpinan dari PBNU dan Muhammadiyah dalam pertemuan tersebut dinilai sangat signifikan. Kedua organisasi ini dikenal sebagai pilar utama moderasi Islam di Indonesia yang memiliki jaringan luas hingga tingkat akar rumput.
NU dan Muhammadiyah selama ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat nilai-nilai toleransi, serta mendorong Islam yang damai dan rahmatan lil alamin.
Menurut Amir, pemerintah membutuhkan pandangan dari kedua organisasi tersebut, terutama dalam membaca dinamika umat di tengah derasnya arus informasi global yang sering kali memicu emosi publik.
“NU dan Muhammadiyah memiliki otoritas moral yang kuat di masyarakat. Suara mereka sangat berpengaruh dalam membentuk sikap umat terhadap berbagai isu internasional,” jelasnya.
Lebih jauh, Amir menilai bahwa dialog antara Presiden dan ulama juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan yang berkaitan dengan dunia Islam.
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang konsisten menyuarakan perdamaian, termasuk dalam berbagai konflik internasional yang melibatkan negara-negara Muslim.
Dalam situasi dunia yang penuh ketegangan, peran ulama Indonesia dapat menjadi kekuatan moral yang memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
“Presiden Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa suara umat Islam Indonesia tetap menjadi bagian dari diplomasi moral Indonesia di panggung dunia,” kata Amir.
Selain membahas kondisi global, pertemuan dengan para ulama juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional. Dalam sejarah Indonesia, hubungan harmonis antara pemerintah dan tokoh agama sering menjadi kunci dalam menjaga persatuan bangsa.
Amir menilai, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan ulama dapat mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama terkait isu-isu sensitif yang berpotensi memicu polarisasi.
“Dialog seperti ini sangat penting agar pemerintah dan tokoh agama memiliki persepsi yang sama dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk keberagaman dan tradisi dialog antara negara dan ulama.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan para ulama di Istana Negara dinilai sebagai simbol kepemimpinan yang membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan birokrasi dan politik formal, tetapi juga menghargai peran tokoh agama sebagai penjaga moral bangsa.
Amir menilai pendekatan ini penting di tengah dunia yang sedang mengalami ketidakpastian geopolitik.
“Ketika dunia menghadapi ketegangan dan konflik, Indonesia justru memperkuat dialog antara pemimpin negara dan ulama. Ini adalah kekuatan khas Indonesia,” katanya.
Menurutnya, komunikasi yang kuat antara pemerintah dan tokoh agama akan membantu Indonesia menjaga stabilitas domestik sekaligus memperkuat perannya sebagai negara Muslim moderat yang berpengaruh di dunia.
“Dengan langkah tersebut, Presiden Prabowo dinilai sedang membangun fondasi komunikasi strategis antara negara dan umat, terutama dalam merespons berbagai dinamika global yang terus berkembang,” pungkas Amir. (rhm)
