Jakarta. Harian Umum - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta baru, Uus Kuswanto, diminta untuk lebih memprioritaskan kebutuhan warga, termasuk kebutuhan dasar, dibandingkan proyek fisik yang hanya terlihat di permukaan.
Permintaan itu disampaikan, Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, usai pelantikan Uus di Balaikota Agung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Menurut dia, saat ini sejumlah indikator pembangunan di Jakarta memang menunjukkan perbaikan, akan tetapi masih banyak persoalan mendasar yang belum tersentuh, di antaranya masalah gizi, kesehatan anak, hingga pengentasan kemiskinan.
“IPM kita mencapai 85,05 dan kemiskinan turun menjadi 4,28 persen, tapi stunting masih 17,2 persen dan balita underweight justru naik menjadi 14,9 persen. Jakarta maju secara infrastruktur, tapi tidak semua manusianya ikut maju,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa Sekda punya peran penting untuk mengubah arah pembangunan Jakarta.
Selama ini, katanya, anggaran daerah yang besar banyak terserap untuk proyek fisik berupa trotoar atau halte, sementara urusan dasar warga berupa gizi anak, pendidikan, dan perlindungan sosial kurang mendapat perhatian.
“Kita tidak kekurangan trotoar baru atau halte baru. Yang kurang adalah intervensi serius terhadap kualitas hidup warga, terutama yang paling rentan,” jelasnya.
Menurut pandangan Agung, penanganan kemiskinan dan pengangguran memerlukan kerja sama lintas dinas. Saat ini, tercatat masih ada sekitar 464.000 warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pengangguran mencapai 6,05 persen.
"Karena itu, pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, serta program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diarahkan lebih tepat sasaran. Banyak pelatihan hanya memenuhi kalender kegiatan. Sekda harus memastikan program benar-benar menyentuh pengangguran struktural, bukan sekadar seremonial,” katanya.
Agung juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. Menurut dia, IPM Kepulauan Seribu yang masih 76,69 menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang berbeda di setiap wilayah.
Dalam menjalankan tugasnya, Uus juga diminta mendorong seluruh dinas menggunakan basis data terintegrasi hingga tingkat RT untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
“Pembangunan manusia tidak bisa disamaratakan. Kondisi Kampung Pulo beda dengan Tambora, berbeda lagi dengan pulau-pulau kecil. Data mikro harus jadi dasar kebijakan,” ujarnya.
Terkait stunting, Agung menyebut masalah ini sebagai persoalan besar yang tidak tampak di permukaan, tetapi sangat berpengaruh pada masa depan anak-anak Jakarta. Ia menilai penanganan stunting akan gagal jika setiap dinas bekerja sendiri-sendiri.
"Stunting tidak bisa selesai hanya dengan satu program Dinas Kesehatan. Harus bergerak bersama: pangan, sosial, pendidikan, permukiman. Kalau tidak, stunting hanya jadi konferensi pers tahunan,” katanya.
Agung menilai, pengalaman Uus Kuswanto selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat dapat menjadi modal kuat. Pada masa kepemimpinannya, Uus menekan angka kemiskinan di wilayah itu dari 4,09 persen pada 2023 menjadi 3,94 persen pada 2024.
“Jakarta Barat itu wilayah padat, keras, penuh dinamika. Kalau bisa menurunkan kemiskinan di sana, berarti ia punya sensitivitas terhadap masalah lapangan,” pungkasnya. (man).
