Jakarta, Harian Umum - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono membeberkan kalau Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II sebesar Rp 48,8 triliun.
Tahap ini dikerjakan pada rentang waktu dari 2025 hingga 2029.
“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN,” katanya melalui siaran persnya, Rabu (22/1/2025).
Basuki menyebut persetujuan itu disampaikan.Prabowo saat rapat terbatas (Ratas) terkait IKN di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Ia juga mengatakan bahwa pada pembangunan tahap kedua ini, Presiden mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik, dan ia diberi tugas untuk menyelesaikan pembangunan kompleks yudikatif, legislatif, dan ekosistem pendukungnya.
"Juga membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” imbuhnya.
Untuk menyelesaikan target tersebut, Basuki mengaku dibutuhkan kucuran dana sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran itu juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.
“Jadi, dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekarang menyerahkan kepada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” katanya.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di era pemerintahan Joko Widodo ini juga menjelaskan bahwa saat Ratas dengan Presiden, ia melaporkan beberapa hal penting terkait IKN.
Di antaranya, Otorita IKN punya program yang dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.
“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak,” jelasnya..
Selain itu juga dilaporkan soal proyek dengan skema KPBU unruk pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 kilometer yang dikerjakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU," katanya.
Proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan akan ada groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan juga termasuk yang dilaporkan.
“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” katanya.
Dalam Rata itu, kata Basuki, pihaknya juga mendapat masukan dari Menteri PKP agar mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN. Hal itu dilakukan agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. (man)
