Jakarta, Harian Umum - Pemerintah membebaskan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan itu dikeluarkan menyusul adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo.

"Awalnya kebijakan ini akan dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE), tetapi berdasarkan masukan kepala daerah, kami mengubahnya menjadi Peraturan Kepala Daerah," kata Tito setelah menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa program ini hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, dan mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak ada permainan dalam program tersebut.

"Ini dinolkan. (Jangan sampai) nanti begitu ke pengembang, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemdanya, dinolkan saja pura-pura, tahu-tahu dijual ke kelas menengah. Itu akan ada sanksi teguran atau lapor polisi," tegas Tito.

Sementara Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini akan berlaku bulan depan, dan akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, walikota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas Maruarar.

Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa kebijakan ini biasa-biasa saja, akan tetapi ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat kecil.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah selama setahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan. Bahkan, pemerintah melalui Satgas Perumahan menyatakan pihaknya menargetkan ada 15 juta rumah yang akan dibangun selama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis target itu bisa dicapai dengan pembangunan rumah yang setiap tahunnya ditargetkan bisa mencapai 3 juta rumah.

"Jadi, bukan 3 juta rumah sekian tahun, tetapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah, sehingga harusnya 3 juta rumah itu tertekan setiap tahun. Jika dalam satu periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah, jika dia dua periode bisa 30 juta rumah, dan kita harus benar-benar ambisius,” ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta pada 10 Oktober 2024. (man)