Jakarta, Harian Umum - Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 menurut The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, turun tiga peringkat dari posisi 56 ke 59 dari 176 negara yang diteliti.
Penurunan itu disebabkan merosotnya skor demokrasi di Indonesia sebesar 0,06 poin dari 6,5 pada tahun 2023 ke 6,44 pada tahun 2024.
Skor ini membuat Indonesia masuk dalam kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracy.
Sebelumnya, skor demokrasi Indonesia juga turun 0,21 poin dari 6,71 pada tahun 2022 menjadi 6,5 pada tahun 2023.
Itu artinya dalam tiga tahun berturut-turut Indonesia berada di kategori negara dengan demokrasi yang cacat.
Dalam dokumen hasil penelitiannya, EIU menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi komponen penilaian mereka terhadap jalannya demokrasi di negara-negara dunia. Beberapa komponen tersebut seperti proses pemilihan dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
“Pada tahun 2024, dua kategori yang mencatatkan penurunan terbesar adalah fungsi pemerintahan dan proses pemilihan serta pluralisme,” tulis EIU seperti dilansir Tempo, Rabu (5/3/2025).
EIU mencatat, Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang melaksanakan pemungutan suara atau pemilihan. Negara-negara besar lainnya adalah Bangladesh, Brasil, Rusia, India, Pakistan, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Pada tahun 2024, Indonesia merampungkan hajat politik terbesarnya secara sekaligus. Ada tiga kontestasi politik yang dilangsungkan pada tahun tersebut. Mulai dari pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
Untuk Pilpres, mantan menantu Presiden Ke-2 Soeharto, Prabowo Subianto berhasil memenangkan laga dan mendapatkan kursi Presiden. Ia didampingi oleh anak kandung Presiden Ke-7 Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Prabowo dan Gibran mengawali pemerintahan mereka dengan membentuk Kabinet Merah Putih yang sangat gemuk. Total ada 48 kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran yang terdiri atas 7 Kementerian Koordinator dan 41 Kementerian Teknis. Prabowo juga melantik 48 menteri dan 58 wakil Menteri untuk mengisi kabinetnya tersebut.
Seperti diketahui, Prabowo baru menjabat presiden pada tanggal 10 Oktober 2024. Dengan demikian, penurunan Indeks demokrasi Indonesia secara beruntun dalam tiga tahun terjadi di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi (10 Oktober 2014-10 Oktober 2019 dan 10 Oktober 2019 - 10 Oktober 2024). (rhm)
