Jakarta, Harian Umum - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendapat reaksi keras dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta karena pernyataannya yang dinilai mendiskreditkan lembaga yang bernaung di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) itu.
Pasalnya, pada Jumat (22/11/2024), William mengatakan bahwa FKDM harus dievaluasi karena berulang kali terjadi tawuran di Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Kami mendesak William mempertanggungjawabkan pernyataannya yang kami anggap mendiskreditkan lembaga kami, dan juga meminta kepada Ketua DPW PSI Provinsi DKI Jakarta agar menertibkan kadernya itu agar tidak asal jeplak dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas, serta dapat bersikap arif dan bijaksana," kata Ketua FKDM DKI Jakarta Tobaristani melalui siaran tertulis, Senin (25/11/2024).
Ia mengancam, jika dalam waktu 24 jam Willian tidak melakukan permohonan maaf, anggota FKDM se-DKI Jakarta akan menggeruduk William di kantornya, di Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Toba mengatakan, ia telah melakukan klarifikasi kepada FKDM Jakarta Timur terkait persoalan yang diributkan William, dan mengkajinya secara seksama.
Berdasarkan hal tersebut, Ketua KPU Kepulauan Seribu ini berkesimpulan bahwa Wiliam tidak paham apa tugas dan fungsi FKDM, sehingga pernyataannya ngawur dan tidak merujuk pada aturan.
"Mestinya, sebagai anggota dewan yang terhormat, William paham betul apa yang sebenarnya terjadi di Klender. Kami bahkan menilai, pernyataan William tersebut merupakan upaya pengalihan isu terhadap pergerakan kejahatan lainnya seperti peredaran minum keras ataupun obat-obat terlarang,' kata Toba.
Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini juga mengatakan bahwa semestinya mata dan telinga William berpadu dan dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan problem tawuran yang acapkali terjadi di Klender, bukan malah menyalahkan FKDM.
"Kami mempertanyakan sikap tidak profesional dan proporsional William dalam menyikapi kasus tawuran di Klender yang tidak mempertanyakan peran Satpol PP atau Polisi. Padahal, kedua instansi tersebut dibekali banyak regulasi serta perlengkapan dalam menjalankan tugas. Apakah karena William tidak berani memempersoalkan atau menyalahkan Satpol PP atau Polisi?" tanya Toba.
Ia menegaskan bahwa pernyataan William yang disiarkan media nasional tersebut, membuat 2.346 personel FKDM yang tersebar di provinsi, kabupatej/kita, kecamatan dan kelurahan di Jakarta prihatin, karena seorang wakil rakyat ternyata punya kebiasaan asal ngomong tanpa memahami masalahnya, dan hanya membuat gaduh.
Padahal, masyarakat Jakarta sedang fokus membantu Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kondusivitas wilayah di masa tenang menjelang kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2024 lusa.
Untuk diketahui, sebelumnya kepada detikcom, Willian mengatakan, PSI meminta ada evaluasi terhadap FKDM karena tawuran berulang kali terjadi di Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Karena ini sudah berulang, maka harus ada evaluasi pada FKDM di Klender, karena mereka ditugaskan untuk menginformasikan potensi konflik sosial yang terjadi," katanya, Jumat (22/11/2024).
Menurut Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini, kajian dan informasi dari FKDM itulah yang menjadi dasar Pemprov bertindak, sehingga Satpol PP maupun polisi bisa bergerak untuk antisipasi.
'Selanjutnya Satpol PP dan kepolisian bekerja sama untuk melakukan penindakan yang memberikan efek jera," katanya. (rhm)
