Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Dewan akan menambahi anggaran pembangunan untuk program rumah down payment (DP) 0% saat pembahasan RAPBD 2018.
Pasalnya, dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan platform prioritas anggaran sementara (PPAS) yang baru saja selesai dibahas, anggaran untuk program yang dijanjikan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, saat kampanye Pilkada DKI 2017 itu, anggaran yang diusulkan hanya Rp800 miliar.
"Anggaran itu kecil sekali. Anggaran pembangunam rumah susun yang dianggarkan dalam APBD 2017 saja Rp2,2 triliun," katanya.
Politisi Gerindra ini menilai, program rumah DP 0% merupakan program prorakyat yang perlu didukung karena saat ini masih ada puluhan ribu penduduk Jakarta yang belum memiliki rumah.
Karenanya, kata dia, saat RAPBD 2018 dibahas, anggaran itu akan ditambahi atau dinaikkan minimal setara dengan anggaran pembangunan Rusun tahun ini, yakni Rp2,2 triliun.
"Program ini akan merupakan salah satu langkah Anies-Sandi merealisasikan visi misi untuk memajukan Jakarta, dan membahagiakan warganya," tegas Taufik.
Sebelumnya, kepada pers di Balaikota pada 4 November 2017 silam, Wagub Sandiaga mengatakan kalau rumah DP 0% akan dibangun vertikal mengingat keterbatasan lahan di Ibukota.
"Kami sudah sampaikan berkali-kali, (rumah DP nol rupiah) diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta, kan, sulit," katanya.
Sandi mengaku, keputusan itu diambil sebelum dirinya dan Gubernur Anies Baswedan menjabat, tepatnya saat tim sinkronisasi Anies-Sandi bekerja menyusun program.
"Kebijakan itu bukan kebijakan yang baru, sudah diputuskan waktu semasa kami lagi mempersiapkan, waktu sinkronisasi," tegasnya.
Sandi juga mengatakan kalau program rumah DP 0% dibangun dalam dua fase, yakni dikerjakan pemerintah dan swasta.
"(Fase) yang s(dikerjakan) wasta sudah bisa tereksekusi," katanya.
Data yang diungkap Gubernur Anies Baswedan saat pengarahan kepada jajaran komisaris dan direksi BUMD beberapa waktu lalu memgungkaplan, saat ini penduduk Jakarta yang belum memiliki rumah mencapai 1,3 juta orang.
Sementara dari 10,4 juta penduduk Ibukota, sebanyak 40% berpenghasilan rendah dimana 384.300 di antaranya berpenghasilan kurang dari Rp500.000/bulan dan 3.000.000 orang berpenghasilan sekitar Rp1.000.000/bulan.
Taufik mengatakan, rumah DP0% yang dibangin swasta di antaranya yang berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara.(rhm)
