Jakarta, Harian Umum- Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah membantah pernah memberikan data 31 juta penduduk tambahan kepada KPU untuk dimasukkan dalam daftar Pemilih tetap (DPT).
"Tidak pernah," tegasnya dalam dialog bertajuk 'Pilpres Jujur dan Adil Ilusi atau Harapan' di Seknas Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Ia menjelaskan, yang disampaikan pihaknya kepada KPU hanyalah DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) pada 15 Desember 2017. Dalam DP4 itu terdapat data 196.545.636 pemilih yang terdiri dari 98.657.761 pemilih laki-laki dan 97.887.875 pemilih perempuan.
Data itu kemudian oleh KPU, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018, disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir, dan dari penyandingan itu hanya diambil data pemilih pemula yang berjumlah 5 juta pemilih.
"Dari penyandingan itu, KPU mengeluarkan DPT sebanyak 185.732.093 pemilih, dimana 160.502.335 pemilih di antaranya dinyatakan sesuai dengan DP4 dan ada 31.798.863 pemilih yang sudah merekam KTP elektronik (KTP-el), namun belum masuk dalam DPT," katanya lagi.
Zudan mengaku, DPT itu kemudian dianalisis pihaknya dan ditemukan data bermasalah sebanyak 12.593.077 dengan rincian sebagai berikut:
1. NIK tidak standar sebanyak 1.357.363 pemilih
2. NIK Ganda sebanyak 7.965.979 pemilih
3. Nomor KK tidak standar sebanyak 2.242.628 pemilih
4. Tanggal, bulan dan tahun lahir tidak standar sebanyak 87.989 pemilih
5. Nama yang tidak wajar sebanyak 13.471 pemilih
6. Alamat yang tidak wajar sebanyak 261.593 pemilih
7. Data ganda sebanyak 664.054 pemilih
"Jadi, angka 31 juta itu bukan dari kami," tegasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Viryan Azis menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
“Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT," tutur Viryan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada 5 Oktober 2018.
Viryan menuturkan, angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Pernyataan Viryan inj membuat kubu pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bereaksi. Wakil Ketua badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan tersebut, Priyo Budi Santoso, menilai data itu sebagai data siluman.
"Penambahan DPT sebanyak 31 juta ini harus kita pertanyakan, karena sebelumnya KPU sudah menetapkan jumlah DPT," kata Priyo kepada wartawan pada 8 Desember 2018.
Sekjen Partai Berkarya itu menilai, penambahan jumlah DPT yang disodorkan Kemendagri itu memang menimbulkan pertanyaan karena melalui mekanisme sinkronisasi DP4, sehingga memantik perdebatan.
"Data 31 juta itu berpotensi kecurangan, dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa menjadi suara siluman yang dapat merugikan," tuturnya.
Priyo meminta, agar selain BPN, tim relawan juga dapat mengawasi potensi kecurangan dari penambahan DPT tersebut.
"Bila perlu dipelototi, awasi di setiap TPS-TPS," jelasnya. (rhm)
