Jakarta, Harian Umum - Pemerintah memgundang investor untuk membangun 8.000 dari 16.000 unit rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menjelaskan, kebutuhan 16.000 unit tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Dari kebutuhan itu, 8.000 unit akan dibangun pemerintah, sebanyak 47 tower rumah dinas dengan anggaran Rp9,4 triliun dari APBN.

"Kalau investasinya kurang lebih untuk 8.000-an lagi. Yang ini (47 tower) sudah pemerintah. Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan," kata Iwan saat konferensi pers Hari Perumahan Nasional di Kantor PUPR Jakarta, Jumat (25/8/2023), seperti dilansir Kumparan.

Iwan mengaku pihaknya belum menghitung kebutuhan dana yang didapat dari investasi tersebut. Yang pasti, dana investasi itu dibutuhkan untuk membangun 8.000 unit rumah di IKN Nusantara.

"Kalau biayanya saya belum menghitung. Tapi kurang lebih 8.000 unit ini yang kita kejar dengan skema, satu KPBU, baru kita mulai (pembangunan). Yang kedua sektor swasta," ujarnya.

Iwan menambahkan, sebanyak 47 tower yang akan dibangun nanti akan menampung 8.000 ASN yang dipindahkan ke IKN, jumlah itu bisa lebih banyak, mencapai 16.000 ASN apabila satu kamar diisi lebih dari satu ASN.

"8.000 itu sistemnya sharing dulu, 3 orang dalam 1 unit. Satu unit ada 3 kamar. Kalau masing-masing 1 (orang satu unit) sekitar 2.500-an (penghuni). Kalau kali 6 berarti itu bisa 16.000. Opsi terjeleknya itu, 1 unit isi 6 orang," ujarnya.

Tetapi, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan ASN-ASN yang dipindahkan ke IKN tidak tinggal di rumah dinas tapi bisa memiliki rumah sendiri. Untuk itu Kementerian PUPR mendorong dari sisi suplai perumahan di IKN dengan melibatkan investor.

"Agar investor bisa segera membangun, atau KPBU bisa menambah untuk pembangunan rumah dinas. Tapi selanjutnya rumah milik ini terus kita dorong pembangunannya di sana," pungkas Iwan. (man)