Jakarta, Harian Umum- Center for Budget Analysis (CBA) mencurigai ada sesuatu di balik kebijakan ratusan pemerintah daerah (Pemda) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, menggenjot pengucuran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di penghujung 2017.

 Pasalnya, total dana yang digelontorkan luar biasa besar, yakni Rp72.305.112.761.791 dengan rincian;  untuk 34 provinsi sebesar Rp54.486.331.638.509, dan untuk 508 kabupaten/kota sebesar  Rp17.818.781.123.283.

 "Terkait dana hibah dan Bansos, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah daerah-daerah yang akan menjalankan Pilkada serentak di tahun 2018 ini. Untuk daerah tingkat kabupaten dan kota misalnya, terdapat 154 daerah (39 kota dan 115 kabupaten) yang akan melaksanakannya," jelas Kordinator investigasi CBA, Jajang Nurjaman, melalui siaran tertulis kepada harianumum.com, Rabu (3/1/2018). 

Berikut data yang dipaparkan CBA terkait hal tersebut:

Pada 2018, ada 39 pemerintah kota (Pemkot)  yang akan menggelar Pilkada dengan dana hibah dan Bansos yang digelontorkan secara besar-besar menjelang akhir 2017. Yang terbesar Pemkot Bandung, yakni sebesar Rp375.815.368.315.

1. Pada semester I-2017, dana ini hanya terserap Rp76.385.000.950 (20%). Sisanya terserap pada semester II.
2. Terbesar kedua Pemkot Bekasi, sebesar Rp154.559.118.000. Pada semester I-2017 hanya terserap Rp42.951.965.000 (28%).
3. Selanjutnya Pemkot Bogor;  sebesar Rp108.873.802.400 . Pada semester I-2017 hanya terserap Rp38.073.531.000 (35%).
4. Pemkot Malang; sebesar Rp73.395.320.000. Pada semester I-2017 hanya terserap Rp5.217.300.000 (7%).
5. Pemkot Makassar; sebesar Rp70.219.900.000. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp24.835.000.000 (35%).
6. Pemkot Tangerang; sebesar Rp68.624.918.770. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp17.754.706.100 (26%).
7. Pemkot Kediri;  sebesar Rp65.738.928.600. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp24.754.950.579 (38%).
8. Pemkot Cirebon;  sebesar Rp57.447.911.500. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp39.722.185.865 (69%).
9. Pemkot Padang; sebesar Rp47.118.498.220. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp8.113.250.000 (17%).
10. Pemkot Palembang;  sebesar Rp45.265.713.500.  Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp11.346.023.152 (25%).

Dari 115 pemerintah kabupaten (Pemkab) yang akan melaksanakan Pilkada 2018, hanya Pemkab Mimika yang tidak mengalokasikan dana hibah dan Bansos. 

Berikut 10 Pemkab yang paling besar anggaran dana hibah dan Bansosnya.

1. Pemkab Bogor; sebesar Rp231.328.384.000.  Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp 63.810.292.746 (28%).
2. Pemkab Pasuruan; sebesar Rp176.244.385.025.  Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp41.285.519.000 (23%).
3. Pemkab Puncak; sebesar Rp167.568.700.000. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp84.432.108.000 (50%).Pemkab Tangerang; sebesar Rp 161.550.000.000. Pada semester I-2017 hanya terealisasi  Rp19.608.600.000 (12%).
4. Pemkab Lumajang; sebesar Rp122.760.807.679. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp39.823.657.850 (32%).
5. Pemkab Memberamo Tengah; sebesar Rp120.668.512.600. Pada semester I-2017 hanya terealisasi  Rp69.314.807.000 (57%).
6. Pemkab Bandung Barat; sebesar Rp109.879.400.580. Pada semester I-2017 hanya terealisasi  Rp23.374.584.000 (21%).
7. Pemkab Probolinggo ; sebesar Rp104.862.391.000. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp33.007.600.000  (31%).
8. Pemkab Ciamis; sebesar Rp96.727.000.000. Pada semester I-2017 hanya terealisasi Rp7.984.600.000 (8%).
9. Pemkab Paniai; sebesar Rp87.217.585.100. Pada semester I-2017 hanya terealisasi  Rp43.939.000.000 (50%).

 "Total dana hibah dan Bansos dari 154 Kota/Kabupaten sebesar Rp6.390.872.803.436. Besaran anggaran tersebut tidak diimbangi dengan serapan anggaran yang maksimal, terlihat dari capaian serapan di semester 1 (Januari-Juni). Pemda terkesan sengaja menggenjot sisa anggaran hibah dan Bansos di tiga bulan terakhir, hal ini patut menjadi perhatian serius bagi publik, khususnya penegak hukum," jelas Jajang.

CBA mendorong Satgas politik uang yang dibentuk Polri dan KPK untuk mengamankan daerah-daerah yang merelasisasikan dana hibah dan Bansos di akhir tahun., karena patut dicurigai  adanya dana hibah dan Bansos tidak lain dan tidak bukan sebagai amunisi untuk Pilkada. (rhm)