Jakarta, Harian Umum- DPD Gerindra DKI Jakarta melalui Tim IT-nya berencana melaporkan temuan berupa data invalid dan data ganda yang mencapai 1.243.896 dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019.
Pasalnya, keberadaan data yang dapat menjelma menjadi suara siluman saat gelaran Pileg dan Pilpres 2019 ini, dinilai berbahaya karena dapat digunakan untuk memenangkan partai dan pasangan Capres-Cawapres tertentu.
"Kami akan melapor besok atau Senin," jelas Syarif, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang membidangi Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK), kepada harianumum.com di gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).
Ia mengakui, temuan ini berpotensi mengandung unsur pidana Pemilu karena terindikasi dilakukan untuk melakukan kecurangan saat Pileg dan Pilpres, dan diduga dilakukan secara sengaja serta dengan terencana dan sistematis, sehingga jumlahnya sebanyak itu.
"Karena itu, jika setelah dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu nanti yang menentukan ini pidana atau bukan. Kalau pidana, maka akan diteruskan ke kepolisian untuk ditelusuri dan ditangkap siapa-siapa saja pelakunya," jelas dia.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI ini tak ingin berspekulasi tentang pihak mana saja yang diduga terlibat, namun jika dirunut dari kronologis terbitnya DPS, maka pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI bisa jadi tertuduh, karena data dasar DPS berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu yang kemudian diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Oleh lembaga negara yang dipimpin politisi PDIP Tjahjo Kumolo tersebut, data dimutakhirkan lagi dan setelah itu diserahkan ke KPU Pusat dan kemudian diturunkan ke KPU DKI Jakarta.
Menurut dia, masuknya 1,2 juta data invalid dan ganda itu bisa saja terjadi saat dimutakhirkan di Kemendagri, sehingga tidak menutup kemungkinan DPS di semua provinsi, kota dan kabupaten mengalami hal yang sama dengan DKI.
"Karena itu kita sudah koordinasi dengan DPP agar tim di semua provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia meneliti DPS di wilayahnya masing-masing," jelas dia.
Syarif menyebut, dari 1.243.896 data invalid dan ganda itu, terbanyak ditemukan di wilayah pemilihan Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Disebut data invalid, karena ada banyak nama dengan alamat dan usia yang sama, namun dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya berbeda. Ada juga nama yang berbeda, namun memiliki alamat dan NIK yang sama.
"Ada juga pemilih berusia 91-95 tahun, tapi jumlahnya mencapai 600 orang lebih. Sangat tidak masuk akal, kan?" katanya.
Disebut data ganda, karena ada satu nama yang muncul hingga 3-5 kali dengan alamat, usia dan NIK yang sama.
"Pokoknya modusnya macam-macam. Untuk data invalid saja ditemukan enam kategori (modus, red), sementara untuk data ganda ada dua kategori (modus, red)," jelas Syarif lagi.
Meski demikian Syarif mengatakan, ada yang lebih berbahaya yang ditemukan Tim IT DPD Partai Gerindra DKI selama melakukan penelusuran, yakni dari 267 kelurahan di DKI, NIK pemilih di 265 kelurahan empat digit angka di belakangnya diganti dengan tanda bintang, sehingga NIK-NIK itu tak bisa dibaca dengan lengkap.
Data NIK pada DPS Pileg dan Pilpres 2014, menurutnya, tidak seperti itu karena tak ada angka yang diganti bintang.
"Ini menimbulkan kekhawatiran kalau empat digit angka itu akan dikotak-katik oleh siapa pun aktor di balik kecurangan ini, untuk memunculkan pemilih siluman-pemilih siluman baru," jelasnya.
Dua kelurahan yang empat digit angka di belakang NIK pemilihnya tidak diganti tanda bintang di antaranya Kelurahan Semper, Jakarta Utara.
Syarif mengaku kalau DPD Gerindra DKI telah berkoordinasi dengan KPU DKI soal temuan-temuan ini, dan lembaga penyelenggara Pemilu itu berterima kasih karena diberitahu.
Sebab, kata KPU DKI, pihaknya belum tentu dapat melakukan penelusuran hingga sekomprehensif itu. Apalagi dengan jumlah temuan yang demikian banyak.
Meski demikian Syarif mengatakan, setelah diberitahu, maka KPU DKI punya waktu 14 hari untuk memperbaiki DPS.
"Kalau setelah itu DPS ternyata tidak berubah, maka patut diduga KPU DKI ikut bermain dalam hal ini," tegasnya.
Seperti diketahui, bercermin dari Pemilu 2014 yang diyakini mengandung kecurangan yang dilakukan secara masif dan terstruktur sehingga pasangan Jokowi-JK dapat memenangi Pilpres 2014, Pemilu 2019 pun diyakini akan mengalami hal serupa. Apalagi karena Jokowi yang maju lagi sebagai calon incumbent, berambisi menjadi presiden untuk periode kedua.
Temuan DPD Gerindra DKI ini bisa jadi merupakan indikasinya, karena meraih suara terbanyak di Jakarta merupakan hal yang signifikan, mengingat Jakarta merupakan barometer bagi daerah lain di Indonesia. (rhm)
