Jakarta, Harian Umum- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, dikabarkan akan melakukan reposisi jajaran pejabatnya setelah perayaaan Tahun Baru 2018.
"Infonya di awal-awal tahun depan," ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, kepada harianumum.com di Jakarta, Senin (4/12/2017).
Ia menjelaskan, mutasi dilakukan secara bertahap, diawali dari jajaran komisaris dan direksi BUMD, disusul jajaran kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan terakhir jajaran walikota/bupati, camat dan lurah.
"Mutasi dilakukan setelah pergantian tahun karena menunggu pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan 2017 tutup buku pada 15 Desember. Kalau sebelum tutup buku telah dilakukan mutasi, kemudian pada pelaksanaan APBD dan APBDP ada masalah, pejabatnya masih bisa dimintai pertanggungjawaban," katanya.
Mantan Presidium Anies-Sandi ini mengatakan, semua pejabat yang diangkat saat pemerintahan Ahok-Djarot, kemungkinan akan masuk gerbong yang tergusur dari jabatannya. Terutama yang selama ini banyak disorot dan disarankan untuk segera diganti.
"Anies-Sandi saya rasa sadar sangat berisiko mempertahankan orang-orang itu. Apalagi selama Ahok-Djarot berkuasa, terlihat sekali kalau mereka pejabat yang miskin ide dan inovasi, karena hanya menunggu perintah atasan, dalam hal ini Ahok, sehingga penyerapan APBD rendah, dan hampir tiap tahun BPK mendapatkan temuan yang berindikasikan keuangan daerah, sehingga laporan keuangan DKI selama empat tahun berturut-turut mendapatkan penilaian WDP (wajar dengan pengecualian)," paparnya.
Hingga berita ini diturunkan, Anies-Sandi belum dapat dimintai tanggapan, namun sebelumnya Anies mengatakan, untuk melakukan mutasi, ia telah membentuk sebuah tim.
"Mutasi akan kita lakukan bukan berdasarkan like and dislike, tapi berdasarkan prestasi," katanya.
Seperti diketahui, sejauh ini tiga pejabat DKI yang diusulkan agar diganti. Yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Edy Junaedi; Kepala Disparbud Tinia Budiati; dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Darwis M Adji.
Yang mengusulkan pencopotan ketiga pegajat ini adalah LSM seperti Aliansi Masyakat Jakarta (Amarta), Katar, dan Indonesia for Transparency and Acountability (INFRA). (rhm)
