Jakarta, Harian Umum - Guna menjaga independent anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) akan dibiayai oleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini dipilih agar tim tidak akan bergantung kepada swasta sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan  pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tim tersebut dibiayai oleh pihak swasta. Padahal tim ini berkerja untuk pemerintah DKI.

"Anda cek saja di berita-berita. Dulu staf gubernur dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Anies mengatakan, pembiayaan tim gubernur yang menggunakan dana APBD akan lebih jelas pertanggungjawabannya dan lebih transparan. Sedangkan staf gubernur yang dibiayai oleh swasta justru tidak lazim. 

"Kan lucu, secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaan di kantor gubernur. Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta ” kata Anies. “?"

Anies menegaskan, pembiayaan oleh swasta itu bukan cara yang tepat untuk menghemat anggaran. Sebab kebijakan itu justru rawan disalahgunakan dan tidak mencerminkan good
governance.

Dari informasi pemberitan sebuah online hasil pencarian ditemukan adanya pengakuan dari mantan staf Ahok yaitu Sunny Tanuwidjaja yang mengatakan dirinya tidak menerima gaji selama menjadi staf pribadinya sejak tahun 2012 lalu. Sunny mengaku menjadi staf dalam bidang politik. Sunny yang menjadi saksi dalam kasus reklamasi ini mengaku digaji oleh perusahaan Rajawali corporate.(tqn)