Jakarta, Harian Umum - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, menyarankan DPP Komite Pedagang Pasar (KPP) DKI Jakarta agar menahan energi dan membuka ruang dialog dengan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno.
Saran itu diberikan terkait rencana DPP KPP untuk mengerahkan ratusan massa ke Balaikota, Jumat (29/12/2017), untuk menagih tujuh janji Anies-Sandi yang hingga kini belum direalisasikan.
"Berdemonstrasi itu hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi," katanya kepada harianumum.com di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).
Namun, imbuh mantan tim pemenangan Anies-Sandi ini, sebaiknya KPP menahan energi yang akan disalurkan melalui aksi demo, karena aksi unjuk rasa selain merupakan cara yang cenderung memaksakan kehendak, juga tak ubahnya sebagai sebuah panggung dimana ada yang di depan layar, dan di belakang layar.
"Sebaiknya mereka datang ke balikota, dan meminta waktu kepada Gubernur atau Wagub untuk melakukan udiensi," katanya.
Ketika diberitahu bahwa saat diwawancarai Sekretaris DPP KPP DKI Nur Hafidz mengatakan telah mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Gubernur pada 12 Desember 2017, namun belum direspon, Syarif meminta KPP bersabar karena agenda Anies-Sandi memang padat.
Namum demikian ia mengakui kalau masalah pedagang pasar tradisional tidak masuk dalam program 100 hari Anies-Sandi karena yang masuk program itu di antaranya masalah banjir, penataan pemukiman kumuh dan pembenahan birokrasi demi memciptakan good and clear governement.
Kita ditanya apakah dia kini alergi dengan aksi unjuk rasa, sehingga tak ingin KPP menggeruduk Balaikota, Syarif membantah.
"Gue ini aktivis. Demo merupakan hal biasa buat gue," katanya.
Syarif mengingatkan bahwa jika KPP tetap melakukan aksi unjuk rasa, hal itu justru akan mempermalukan mereka sendiri, karena mereka termasuk pendukung Anies-Sandi yang juga membuat Anies-Sandi menjadi gubernur dan Wagub DKI periode 2017-2022 dengan mengalahkan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPP KPP DKI Jakarta berencana mendemo Balaikota karena tujuh janji yang diberikan Anies-Sandi kepada mereka, dan tertuang dalam surat yang diteken Sandi pada 20 Oktober 2016, belum ada yang direalisasikan.
Inilah ketujuh janji tersebut:
1. Menurunkan biaya sewa lapak atau kios PD Pasar Jaya, sehingga menjadi murah
2. Memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah kepada pedagang se-DKI Jakarta
3. Merenovasi pasar tradisional yang rusak, baik yang di bawah kendali PD Pasar Jaya dan Dinas KUMKMP DKI Jakarta
4. Tidak ada pungli di dalam maupun di luar pasar
5. Menyelenggarkan program promosi belanja di pasar tradisional demi meningkatkan penjualan pedagang se-DKI Jakarta
6. Memberikan lahan milik Pemda DKI yang tidak berfungsi untuk dapat dijadikan pasar bagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan maupun yang menjadi korban penertiban/penggusuran
7. Menstabilkan harga jual dan harg beli pedagang se-DKI Jakarta. (rhm)
