Jakarta, Harian Umum - Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan meminta pemerintah mencabut kebijakan yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram.
Ia menyatakan, kebijakan itu telah membuat gaduh di tengah masyarakat dan membuat “gas melon” tersebut menjadi langka.
“Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram. Saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer itu,” kata Zulfikar dalam rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di ruang rapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Politikus Partai Demokrat ini bahkan meminta pemerintah menunda kebijakan pelarangan penjualan bagi pengecer sebelum ada ketentuan yang baru.
“Sekarang ini hilangkan dulu, Pak Menteri. Karena ini gaduh, sekarang di bawah gaduh. Jadi, pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplai kepada masyarakat saat ini karena situasinya rawan di masyarakat,” tegasnya.
Zulfikar lantas menyinggung adanya gas dengan bentuk yang sama berwarna merah jambu yang beredar di masyarakat, sehingga ada kesan terjadi perang dagang antara gas 3Kg berwarna kunigg dengan pink, dan ia meminta gas melon kuning jangan sampai kalah.
“Saat ini beredar (gas) melon 3 kilogram pink. Jadi, ini pink perang sama kuning. Jangan sampai kalah kuning, jangan sampai kuning kalah ini,” katanya.
Ia pun sekali lagi meminta Bahlil agar membatalkan kebijakannya.
"Jadi, tolong Pak Menteri, segera, selesai rapat mohon kiranya apa yang terjadi di masyarakat ini kita selesaikan hari ini. ‘Ikan sepat ikan gabus, biar cepat asal bagus,’” pungkasnya.
Untuk diketahui, saat ini terjadi keresahan di masyarakat karena gas melon 3Kg sulit ditemukan di pasaran, ternyata pemicunya adalah kebijakan Bahlil melarang.pengecer menjual gas yang dikonsumsi kalangan menengah ke bawah tersebut
Dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (3/2/2025), Bahlil berdalih kebijakan itu dibuat dalam rangka tata kelola penjualan gas elpiji karena anggaran subsidi LPG.
"Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG. Bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam APBN Rp 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG ini betul-betul tepat sasaran," katanya.
Kroni Joko Widodo alias Jokowi ini mengaku, Pertamina dan Kementerian SDM telah bekerja maksimal dalam mengelola distribusi dari agen ke pangkalan, akan tetapi terjadi sebaliknya dalam distribusi dari pangkalan ke pengecer.
"Kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi berapa yang dijual dan harganya berapa, itu masih klir," katanya. (man)