JAKARTA, HARIAN UMUM - Sejumlah pihak masih mengkhawatirkan terjadinya politik uang dalam proses pemilihan Wagub (wakil gubernur) DKI Jakarta. Potensi terjadinya politik uang semakin besar dengan sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang meminta voting pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta dilakukan dengan cara tertutup.

“Katanya mau transparan, kok ini tidak mau voting terbuka, dan malah minta tertutup? Kami pikir ini sebuah keanehan. Jangan sampai berlarut-larutnya pemilihan Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno berakhir antiklimaks dengan digelarnya pemilihan secara tertutup, dan pastinya publik akan kecewa,” ujar Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad, pada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Sikap minta voting tertutup, Menurut Syaiful berertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya di mana pihak-pihak itu minta penentuan lagu dilakukan secara transparan bahkan ingin melibatkan KPK (Komisi pemberantasan korupsi) agar pem pemilihan Wakil Gubernur terhindar dari politik uang.

"Kalau tertutup, tentu akan memperbesar potensi adanya politik uang. Jadi kami mengkritik keras ketertutupan ini,” tegas Syaiful.

Seperti diketahui, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berbeda pendapat dengan Fraksi Partai Gerindra soal voting pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin mengatakan, berdasarkan draf tata tertib (tatib) yang disusun panitia khusus (pansus) DPRD DKI sebelumnya, voting dilakukan secara tertutup. (Zat)