Jakarta, Harian Umum - Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, mengaku merasa puas dalam kata sambutannya pada penutupan pembahasan yang dilakukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017.
Menurut Walikota, dalam pembahasan yang melibatkan pakar dan anggota DPRD tersebut, berhasil mengakomodir usulan-usulan yang datang dari masyarakat, mulai dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
Dalam pembahasan perbidang, usulan rencana kerja prioritas di Jakarta Timur masih dipegang oleh Sudin Bina Marga dan Sudin Sumber Daya Air. Namun tambahnya, di satu sisi juga ada peningkatan usulan terkait masalah sosial kemasyarakatan.
“Peningkatan yang saya senang ialah masalah sosial kemasyarakatan, saya yakin nanti pembangunan fisik dan pembangunan kemasyarakat bisa imbang,” ujar Walikota, usai memimpin rapat pleno penutupan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Timur, di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (22/3/2017).
Walikota berharap, usulan yang masuk dalam pembahasan di Musrenbang dapat dikawal bersama sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. “Saya harap ini dikawal bersama dan bisa dilaksanakan sehingga lapangan pekerjaan di Jakarta Timur akan semakin banyak,” ujarnya.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur, Syofian Thahir, mengatakan, usulan bidang ekonomi dan pembangunan paling mendominasi dibanding bidang lainnya. Anggaran yang terhimpun mencapai Rp. 1.410.591.438.641 dengan jumlah 288 kegiatan.
“Hasil pembahasan sidang kelompok bidang ekonomi pembangunan, menghasilkan beberapa poin dimana forum disabilitas meminta semua pembangunan fisik agar memperhatikan akses dan kenyamanan bagi difabel atau berkebutuhan khusus dan meminta pemerintah agar mampu mendorong perusahaan memenuhi dua persen pegawai dari kelompok difabel,” ujarnya.
Syofian juga mengatakan, Jakarta Timur juga akan berkembang menjadi transportation hub besar di kota Jakarta, sehubungan dengan akan adanya jalur LRT, MRT Timur dam Barat serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Oleh karena itu segala infrastruktur dan penataan ruang harus segera berbenah untuk mengantisipasinya,” kata Syofian.
Selain itu, tempat kumpul kreatif di Jakarta Timur juga akan dikembangkan dengan melibatkan Sudin KUKMP, Sudin Pariwisata dan Kebudayaan, Sudin Sosial, Sudin Perindustrian dan Energi serta unit terkait lainnya. Jakarta Timur juga diharapkan, mampu menjadi logistic center untuk mendukung ketahanan pangan di Jakarta.
Untuk pembahasan di bidang Kelurahan, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Jayadi, mengatakan, dari 65 Kelurahan dirinya mengambil tiga contoh Kelurahan yaitu Kelurahan Halim PK, Gedong dan Jati, untuk pembahasan.
“Pada hakikatnya kegiatan di Kelurahan sama saja dan hanya dibedakan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk serta karakteristiknya saja yang berbeda,” ujarnya.
Adapun total anggaran untuk 65 kelurahan di Jakarta Timur mencapai Rp 587 milyar dengan jumlah 1.521 kegiatan.
“Anggaran yang tertinggi di Kelurahan Duren Sawit sebesar Rp 15 milyar dan anggaran yang terendah di Kelurahan Balimester sebesar Rp 5 milyar,” katanya.
Asiten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Andi Achmad Kohar, menjelaskan, dibidang pemerintahan terakomodir anggaran sebesar Rp 83.351.755.579, dimana Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memiliki anggaran tertinggi sebesar Rp. 34.941.038.018 dan yang terendah dari Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp. 136.232.000.
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jakarta Timur, Ary Sonjaya mengatakan, untuk bidang Kesra dari hasil pembahasan menghasilkan total anggaran sebesar Rp. 828.249.453.789 dengan jumlah 596 kegiatan
“Hasil tersebut ada peningkatan dari anggaran penetapan tahun 2017 lalu sebesar Rp. 813.113.034.231 dengan jumlah kegiatan 590 kegiatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, Hartati mengatakan, setelah dilaksanakannya pembahasan dan penajaman diberbagai bidang, maka dilakukan penandatanganan berita acara hasil Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Timur oleh para pimpinan unit kerja.
“Hal ini kemudian akan dibawa ke Bapeda dalam forum SKPD sampai kepada Musrenbang Tingkat Provinsi yang akan dibahas pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2017 di tingkat Provinsi,” ujarnya. (DMS)
