DPR tidak kontrol Presiden sebagaimana amanat UU. Nyata-nyata lakukan disfungsi, sehingga rakyat menggelarinya sebagai Dewan Penipu Rakyat dan Pengkhianat Rakyat.
---------------------------
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Menurut PPATK, ada 1.000 anggota DPR-DPRD terlibat judi online. Itu berita heboh pekan ini.
Pagi ini, ada sebuah video TikTok yang viral di banyak WA grup di mana seorang pria mempertanyakan kemana dana bansos Rp497 triliun? Dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Jokowi?
Pria yang tidak diketahui namanya itu menjelaskan alasan mengapa ia menanyakan dana Bansos tersebut, yakni karena yang terjadi di lapangan adalah Penerima Bansos sekitar 27 juta orang atau 6 juta KK.
"Rakyat miskin itu hanya menerima Rp 200.000 dan 5 kg beras, sehingga total dana yang diterima rakyat hanya Rp13,5 triliun. Berarti, dana Bansos Rp497 triliun - Rp13.5 triliun tersisa Rp483,5 triliun. Kemana dana itu?" tanya di pria dalam video yang hanya berdurasi 1 menit itu.
Padahal, kata dia, kalau dibagi secara benar seharusnya rakyat terima Rp77 juta/orang.
Sampai saat ini Istana bungkam. Padahal, sejak sidang di MK soal sengketa Pilpres 2024 sudah disoal oleh Dr Anthony Budiawan dan Prof Magnis Suseno.
Bahkan, Magnis Suseno mengibaratkan Presiden sebagai pegawai toko yang mencuri Bansos.
Saat ini moral kekuasaan di Istana maupun di DPR sudah habis. Jangan lagi cerita moral kekuasaan di negeri ini.
Sidang Mahkamah Rakyat di UI pun mengadili in absentia Presiden Joko Widodo.
Ali Mochtar Ngabalin bilang sidang Mahkamah abal-abal, tapi Ngabalin tidak dapat membantah tudingan Presiden mencuri Bansos untuk kepentingan politiknya.
Bisa jadi cara Ngabalin ngeledek Mahkamah Rakyat di Universitas Indonesia akan merembet ke kampus lain. Bisa UGM, UII dst.
Nampaknya, Presiden Joko Widodo gelisah di sisa kekuasaannya yang tinggal 3 bulan lagi, sehingga dia bicara Turbulensi Politik.
Dahulu ada buku populer. "Siapa menebar angin akan menuai badai". Nah, selama 10 tahun DPR disfungsi. Padahal, gaji dan tunjangannya besar. Lupa melakukan kontrol kekuasaan yang keras.
DPR tidak kontrol Presiden sebagaimana amanat UU. Nyata-nyata lakukan disfungsi, sehingga rakyat menggelarinya sebagai Dewan Penipu Rakyat dan Pengkhianat Rakyat.
Apa karena DPR asyik main judi online yang jumlahnya mencapai 1.000 orang atau lebih?
Kini dosa politik DPR dan Istana semakin terkuak. Bisa jadi Pengadilan Rakyat semakin seru dan deras ke berbagai kampus dan ke pelosok negeri.
Ya, jawaban atas habisnya moral kekuasaan presiden dan DPR adalah People Tribunal. Pengadilan Akal Sehat. Bukan akal bulus atau pengadilan abal-abal seperti tudingan Ngabalin. Suara Ngabalin, Suara Istana?
Mojokerto: 29 Juni 2024
