Jakarta, Harian Umum - Ketua Gerakan Oposisi untuk Anies-Sandi (GONTAS) Sugiyanto menuding kalau maraknya hotel mesum di Jakarta merupakan dampak dari kinerja Komisi B DPRD yang melempem.
"Sesuai aturan perundang-undangan, DPRD memiliki fungsi pengawasan selain fungsi legislasi dan budgeting. Kewenangannya ada di Komisi B, tapi sepertinya fungsi ini tidak jalan sebagaimana mestinya," tegas dia kepada harianumum.com via telepon, Kamis (2/11/2017).
Menurutnya, sebagai lembaga politik dengan kader, simpatisan dan konstituen yang berada hingga tingkat RT/RW, seharusnya anggota dan pimpinan DPRD dapat lebih dini mendapatkan informasi tentang adanya hotel-hotel yang menyalahi perizinan dan berkembang menjadi hotel esek-esek seperti Hotel Alexis yang ditutup Gubernur Anies Baswedan.
Kalau pun tak ada informasi dari kader, simpatisan dan konstituen, anggota dan pimpinan DPRD seharusnya proaktif berkoodinasi dengan instansi terkait, baik Satpol PP maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, guna memastikan bahwa takkan ada hotel mesum yang muncul di Ibukota.
"Nah, kalau sekarang hotel mesum marak di Jakarta, kita pertanyakan apa sih kerja Komisi B? Cuma makan gaji buta? Lalu untuk apa fasilitas, gaji, dan berbagai tunjangan yang mereka terima yang dibiayai rakyat melalui pembayaran pajak?" tanyanya.
Ia pun mendesak partai-partai yang memiliki perwakilan di komisi itu, baik Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKS, PKB, Hanura, Gerindra dan NasDem agar mengevaluasi kader-kadernya itu, karena ia khawatir di antara mereka ada yang mendapat keuntungan dari beroperasinya hotel mesum, atau bahkan mungkin merupakan salah satu pelanggannya.
Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan menutup Hotel Alexis karena diduga menyalahi perizinan dan menjadi tempat prostitusi terselubung. Hotel itu ditutup dengan tidak memperpanjang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TUDP)-nya yang habis pada September 2017 lalu.
Anies mengatakan, setelah Hotel Alexis, hotel sejenis juga akan ditutup karena jumlahnya sangat banyak.
Sebelumnya, Sugiyanto menuding kalau maraknya hotel mesum di Jakarta akibat mandulnya aparat dari instansi terkait, baik Satpol PP maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan. Ia bahkan curiga para pengelola hotel mesum telah menjadi sapi perahan para oknum, sehingga dapat beroperasi dengan aman. (rhm)
