Jakarta, Harian Umum - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprotes kebijakan pemerintah yang menggunakan uang pajak rakyat untuk membeli 105.000 pikap dari India.
Impor itu dilakukan perusahaan negara PT Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dengan nilai kontrak mencapai Rp 24,66 triliun.
Said mempertanyakan urgensi dari kebijakan itu karena saat ini buruh industri otomotif di Indonesia justru sedang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi alih-alih menyelamatkan industri nasional, pemerintah justru mengalirkani uang negara ke India.
“Uang rakyat Indonesia itu kan karena itu uang pajak rakyat Indonesia dalam APBN, kok menghidupkan buruh India, (membuat) pekerja India bergembira ria, (sementara) pekerja di sektor otomotif di dalam negeri terancam PHK,” kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (24/2/2026).
Ia mengungkap, pekerja industri otomotif seperti Toyota, Hino, Isuzu, Suzuki, dan Daihatsu telah berdatangan ke pos pengaduan KSPI dan Partai Buruh, Posko Oranye. Mereka menyampaikan bahwa terbuka peluang PHK di sektor industri otomotif, dan jika ini terjadi, daftar PHK di Indonesia semakin panjang.
KSPI mencatat, sebanyak 100.000 pekerja terdampak PHK sepanjang 2025 hingga Februari 2026.
“Produsen-produsen mobil ini yang menyatakan bahwa di perusahaan-perusahaan mobil mereka ini punya potensi terancam PHK,” tegas Said.
KSPI menilai, cara berpikir PT Agrinas Pangan Nusantara aneh, karena Presiden Prabowo Subianto bekerja keras mencari investor asing guna membangun industri manufaktur di Indonesia, akan tetapi ketika terdapat proyek pengadaan barang dan jasa dalam jumlah besar, BUMN itu justru menggunakannya untuk membeli mobil pabrikan India, alih-alih lokal.
“Capek-capek Bapak Presiden Prabowo nyari investor ke luar negeri, di dalam negeri malah kasih ke orang lain,” kecam Said.
Menurut dia, teknologi industri otomotif Tanah Air seperti Toyota, Hino, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi, dan lainnya lebih maju ketimbang produsen mobil India. Persoalan harga kendaraan, menurutnya masih bisa dinegosiasikan dengan para produsen tersebut, semisal dengan mengurangi fitur tertentu yang tidak signifikan.
“Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya? 105.000 pikap itu kalau diproduksi di dalam negeri, di produsen-produsen mobil tadi, itu akan memperpanjang kontrak buruh-buruh yang bekerja di pabrik mobil di Indonesia. Kok malah dikasih ke India?” kecam Said. lagi.
Untuk diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara telah meneken kontrak pembelian 105.000 pikap dari dua pabrikan India yakni Mahindra & Mahindra (M&M) Ltd dan Tata Motors. Rinciannya, 35.000 pikap 4x4 dari Mahindra, 35.000 pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Direktur Utama PT Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota menyebut, 200 pikap dari Mahindra telah tiba di Indonesia. Pengiriman tahap berikutnya akan dilakukan dengan 400 unit pikap.
"Sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini 35.000 kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra," ujar Joao kepada Kompas.com, Senin (23/2/2026).
Namun, bukan hanya buruh yang bergejolak atas pembelian pikap-pikap itu, karena Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang bertanggung jawab atas industri dalam negeri, juga meradang.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pabrikan otomotif dalam negeri mampu memproduksi pikap dengan kualitas yang bisa bersaing dengan produk impor.
.“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri,” sindir Agus dalam keterangan resmi pada 19 Februari 2026 lalu. (man)