Jakarta, Harian Umum- Partai Gerindra telah memilih Mayjen (Pur) Sudrajat untuk maju di Pilgub Jabar 2018, berdampingan dengan Akhmad Syaikhu yang semula disandingkan PKS sebagai cawagub pendamping Deddy Mizwar (Demiz) untuk bertarung di Pilgub yang sama.
Siapa Sudrajat?
Konon, menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, Minggu (31/12/2017), purnawirawan TNI kelahiran Sumedang 4 Februari 1949 ini termasuk dalam jajaran jenderal pendukung Prabowo saat head to head dengan Jokowi di Pilpres 2014 .
Ia jebolan Akademi Militer 1971, seangkatan dengan Kiki Syahnarki dan Zacky Anwar Makarim, sehingga secara notabene, Sudrajat merupakan senior Prabowo yang lulusan 1974.
Selepas dari pAkademi Militer, Sudrajat mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, seperti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Lemhanas, beberapa pendidikan militer di Australia dan USA, dan memperoleh gelar Master of Public Administration (MPA) dari Harvard University, AS.
Jabatan terakhir Sudrajat adalah Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (2003), sebelum pensiun pada 2005. Dia lalu menjadi Duta Besar Indonesia untuk China hingga 2009.
Selesai bertugas, Sudrajat aktif dalam berbagai organisasi yang mempromosikan hubungan Indonesia dan China, dan saat ini menjabat sebagai Ketua LIC (Lembaga Kerja Sama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia China).
Meski demikian, di dunia politik Sudrajat bukan orang baru karena sebelum bergabung ke Gerindra, dia menjabat sebagai Ketua DPW Ormas Nasdem Jawa Barat. Namanya bahkan masuk sebagai salah satu deklarator Ormas NasDem yang diinisiasi Surya Paloh pada 2010
Sudrajat juga saat ini menjabat sebagai CEO Susi Air, perusahaan milik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Sepanjang kariernya, Sudrajat pernah membuat heboh karena pada 1999 dicopot dari jabatan Kapuspen TNI oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan digantikan oleh Marsekal Muda Graito Usodo.
Setelah itu Sudrajat berselisih pendapat dengan Presiden Gus Dur, panggilan Abdurrahman Wahid, terkait pernyataan Presiden sebagai panglima tertinggi sebagaimana disebut dalam UUD 1945.
Menurut Gus Dur, Presiden adalah penguasa tertinggi AD, AL, AU dan Kepolisian.
Tapi menurut Sudrajat, meski UUD 1945 mengatakan demikian, tapi bukan berarti presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Sudrajat juga tercatat sebagai salah satu Pati TNI yang menentang ide pengurangan jumlah komando daerah militer (Kodam) yang dicetuskan Pangdam Wirabuana Mayjen Agus Wirahadikusumah, dan diketahui berada pada posisi berseberangan dengan Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana TNI Widodo AS, Panglima TNI pertama yang bukan berasal dari Angkatan Darat.
Agus Wirahadikusuma, dikutip dari buku Gus Dur, Militer dan Politik, karya Malik Haramain (LKiS, 2004; hal 238), sebagaimana seperti dikutip dari tirto.id mengomentari pernyataan Sudrajat: "[...] Dia tidak memahami rambu-rambu profesionalitas tentara. Dalam tataran demokratis, tentara itu tidak bisa mengkritik dan menyalahkan Presidennya. Dan, dia hanya Kapuspen, kalau perlu diserahkan saja pada panglima melalui jalur semestinya, jangan lewat publik."
Pada 2006, saat masih menjadi Dubes RI untuk China, Sudrajat membuat beberapa anggota DPR yang sedang berkunjung ke China dongkol, karena dari 12 anggota DPR yang berkunjung ke sana, termasul, Ali Mochtar Ngabalin, Sudrajat lebih memilih menemani Menteri BUMN Sugiharto dan mengabaikan yang lain. (rhm)
