Jakarta. Harian Umum - Lembaga survei Indonesia Network Election Survei (INES) kembali menguji kepuasaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK, serta peluang Jokowi kembali menjadi calon Presiden 2019 mendatang.
Penelitian yang dilakukan di 33 Provinsi, di Indonesia pada 12 -28 April 2018. Dengan jumlah responden yang dilibatkan adalah sebanyak 2.180 orang.
Para responden pada penelitian ini tersebar secara proposional di 408 kabupaten/kota. Dengan Margin of error kudng lebih 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Direktur INES, Oskar Vitriano, SE, penelitian ini menggunakan instrumen data berupa angket yang bersifat terbuka dan tertutup.
"Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh para peneliti," ujarnya, Minggu (6/5/2018) di Cikini, Jakarta Pusat.
Dia menjelaskan, pertama dari hasil survei ini pihaknya menemukan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Dari 2.180 responden hanya 19,5 persen yang menyatakan janji Jokowi-JK dipenuhi. Sedangkan sebanyak 68,2 persen mengatakan Jokowi tidak menepati janji. Sisanya 12,3 persen tidak menjawab.
Kedua, 67,3 persen responden dipastikan menginginkan presiden baru pada tahun 2019 mendatang. Sebab dalam survei ini kata dia, pihaknya juga menguji tokoh-tokoh nasional dan Jokowi sebagai bakal calon Presiden pada Pilpres 2019.
Salah satu pertanyaan yang diajukan, dengan adanya Hastag Ganti Presiden 2019 yang akhir-akhir ini ramai di media sosial, 67,3 persen responden menginginkan Presiden Baru pada 2019. Sementara 21,3 persen responden menjawab dilanjutkan kepemimpinan sekarang dan sisanya sebesar 11,4 persen menjawab Tidak Tahu.
Dalam survei tersebut, INES juga menempatkan partai Gerindra di posisi teratas dengan raihan 26,2 persen. Sedangkan PDIP di posisi kedua dengan 14,3 persen.
"Golkar di posisi ketiga 8,2 persen PKS 7,1 persen, Perindo 5,8 persen, PKB 5,7 persen. Disusul PAN 5,3 persen, Demokrat 4,6 persen, PPP 3,1 persen, NasDem 3,1 persen, Hanura 2,3 persen, PBB 2,1 persen, PKPI 0,9 persen, Berkarya 0,7 persen, Garuda 0,4 persen, dan PSI 0,1 persen. Sedangkan tak menjawab 10,1 persen," jelasnya
Yang ketiga, untuk calon Presiden jika menggunakan Top Of Mind, nama Ketua Umum Gerindra Prabowo dianggap bisa mengalahkan Joko Widodo atau Jokowi.
"Prabowo Subianto 50,1 persen, Joko Widodo 27,7 persen, Gatot Nurmantyo 7,4 persen, dan tokoh lain 14 persen," terangnya
Bahkan, jika dilakukan secara tertutup, Prabowo masih mengungguli Jokowi. Dimana Prabowo meraih 54,5 persen.
"Sedangkan Joko Widodo meraih 26,1persen, Gatot Nurmantyo 9,1 persen, dan tokoh lain 10,3 persen," katanya
Sementara itu survei yang ke empat adalah,terkait Calon Wakil Presiden, untuk tokoh pilihan publik sebagai Cawapres pada Pemilu 2019 yang dipilih jika berpasangan dengan Jokowi atau Prabowo, yang dinilai memiliki kemampuan adalah:
Agus Harimurti Yudhoyono : 2,1 persen, Zulkifli Hasan 2,6 persen, Rohmahurmuzy 2,2 persen, Airlangga Hartanto, 17,4 persen, Muhaimin Iskandar, 20,2 persen, Gatot Nurmantyo, 9,2 persen, Said Agil Sirajd, 5,1 persen, Puan Maharani 7,5 persen, Anies Baswedan 9,7 persen, TGB Muhammad Zainul Majdi 4,8 perseb dan tiidak Memilih19,2 persen.
Alasan Anjloknya Elektabilitas Joko Widodo
Lebih lanjut dia membeberkan, adapun anjloknya tingkat keterpilihan (Elektabilitas) Joko Widodo oleh Masyarakat hingga dibawah (30 %), atau hanya 27,7% menunjukan jawaban responden tidak berubah, artinya mereka menginginkan Presiden Baru pada 2019," ulasnya.
Anjloknya Tingkat Elektabilitas Joko Widodo lantaran dianggap tidak memenuhi janji-janjinya semasa kampanye. Padahal salah satu alasan responden memilih Joko Widodo adalah janji-janji kampanyenya.
Dalam hal pemenuhan janji, Joko Widodo dianggap gagal. Alih-alih menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya. Trend menurunnya daya beli masyarakat ini akan semakin dirasakan masyarakat seiring dengan laju kenaikan harga-harga yang tak terbendung, apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran yang tak lama lagi.
Sedangkan penghasilan masyarakat justru stagnan bahkan menurun.
"Ditengah tekanan akan kenaikan TDL dan BBM. Sehingga masyarakat harus mengurangi konsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK tidak membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Justru yang ada keresahan di masyarakat akan isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengambil porsi kerja masyarakat," paparnya.
Buruknya kinerja pemerintah membuat masyarakat berpaling kepada Prabowo Subianto. Dimana sebanyak 50,2 persen masyarakat Indonesia yang diwakili oleh 2.180 responden.
"Dan saat diajukan pertanyaan yang sama, Tingkat Elektabilitas Prabowo Subianto justru meningkat hingga 54,5 persen," pungkasnya.
