Jakarta,Harian Umum- Katua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburrokhman menuding ada upaya penggembosan terhadap Gerakan #2019GantiPresiden demi memuluskan Presiden Jokowi dua periode.
"Ya, ada upaya penggembosan secara sistematis atas gerakan ini. Ada beberapa indikasinya," kata dia di sela-sela Deklarasi Relawan #2019GantiPresiden di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).
Indikasi dimaksud, kata dia, munculnya larangan mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, sehingga warga yang melintas di Jalan MH Thamrin dengan mengenakan kaos tersebut untuk menuju Monas, ditegur aparat kepolisian hanya gara-gara di jalan protokol itu sedang diselenggarakan car free day (CFD).
"Padahal mereka hanya melintas, masak ditegur begitu, sementara deklarasi kita lakukan di luar tempat CFD," tegas politisi Partai Gerindra itu.
Indikasi lain adalah lokasi penyelenggaraan deklarasi Relawan #2019GantiPresiden yang bergeser sampai dja kali. Semula di Patung Arjuna Wiwaha Indosat, namun oleh polisi dilarang dan disarankan diselenggarakan di Taman Aspirasi Jalan Medan Merdeka Barat, namum saat panitia ke sana, ternyata Taman Aspirasi sedang dugunakan untuk dua acara kebaktian.
Tak cukup sampai di situ, kata Habiburrokhman, ia juga mendapa laporan tentang adanya intimidasi terhadap warganet yang secara intensif mempopulerkan tagar #2019GantiPresiden, dan juga provokasi.
"Wagub DKI Sandiaga Uno pun tiba-tiba mengeluarkan pernyataan agar CFD tidak digunakan untuk kegiatan politik. Padahal gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan massa, bukan gerakan politik karena kami tidak membawa-bawa partai atau calon presiden yang mana pun," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang dilindungi oleh pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 dimana ayat (2) menyatakan; "Setiap orang berhak untuk berkumpul dan bersyarikat". Sementara ayat (3) menyatakan; "setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapat".
"Karena itu, kalau ada masyarakat yang merasa diintimidasi karena mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden, atau diintimidasi karena menjadi relawan gerakan ini, laporkan ke ACTA, nanti kami advokasi," tegasnya.
Habiburokhman juga mengatakan bahwa ia akan menemui Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno agar jangan ikut terprovokasi para pendukung Presiden Jokowi, sehingga ada kesan kalau pengenaan kaos bertagar #2019GantiPresiden merupakan gerakan politik, karena ini murni gerakan massa yang kecewa pada kepemimpinan Jokowi yang jauh dari harapan.
Seperti diketahui, paska insiden di CFD pekan lalu, dimana seorang ibu pendukung Jokowi yang mengenakan kaos #DiaSibukKerja merasa diintimidasi oleh pendukung gerakan #2019GantiPresiden, para pendukung Jokowi habis membuly dan mencaci maki para pendukung gerakan #2019GantiPresiden. Bahkan ibu-ibu bernama Susi Ferawati itu kemudian melapor ke polisi.
Belakangan, aktivis Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya membongkar kalau Susi dan orang yang mengintimidasinya, yang mengenakan kaos #2019GantiPresiden, memakai gelang yang sama (diistilahkan dengan gelang code), sehingga diduga intimidasi itu merupakan rekayasa para pendukung Jokowi guna mendiskreditkan gerakan #2019GantiPresiden.
Tak lama setelah itu, tepatnya Jumat (4/5/2018), Sandi mengelurkan pernyataan kalau berdasarkan Pergub No 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, area CFD harus bebas dari kegiatan politik.
Pernyataan Sandi ini sebenarnya terlambat, karena sebelum insiden itu, para pendukung Jokowi menggunakan CFD untuk kegiatan politik mereka. Para pendukung Jokowi itu bahkan sempat melaunching gerakan Antipolitisasi Masjid di Jalan MH Thamrin, saat CFD sedang berlangsung. (rhm)
