Jakarta, Harian Umum - Eks Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah mendeklarasikan diri menjadi oposisi alias akan berada di luar pemerintahan. Prabowo-Gibran jika kelak pemerintahan itu bergulir setelah Prabowo-Gibran dilantik pada Oktober 2024.
Deklarasi itu disampaikannya dalam acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).
"Untuk mencintai Republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar.
Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, meski menjadi oposisi, dia tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran, dan dia meminta tak perlu ada cibir-mencibir di antara semua pihak mengenai langkahnya itu.
Tindakan Ganjar itu mendapat respon dari banyak kalangan, termasuk eks Capres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, menilai
Anies memberi isyarat kalau dia akan mengikuti Ganjar sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, karena mantan Gubernur Daerah Khusus Jakarta itu mengatakan akan tetapi berada di jalan perubahan.
Mantan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons soal keputusan Ganjar Pranowo memilih tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga: Prabowo Mau Bentuk Presidential Club, Ganjar Pranowo: untuk Apa Ya?
Anies dalam hal ini menyatakan bahwa dirinya tetap berada di jalan perubahan.
"Saya tidak akan mendahului soal bergabung atau tidak (dengan pemerintahan Prabowo-Gibran), dari mana kita tahu? Tapi bahwa saya ini bukan berada di parpol, kalau Pak Ganjar kan ada di parpol, saya warga negara. Dan saya selalu mengatakan tetap di jalan perubahan," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Anies enggan menanggapi soal masuk atau tidak dirinya ke kabinet Prabowo, karena katanya, belum ada yang mengundangnya masuk kabinet.
"Kalau saya bilang ikut, wong diundang aja tidak. Mau bilang tidak, wong diundang aja belum," katanya.
Namun, Anies tegas mengatakan bahwa pihak yang mendapatkan amanah konstitusi dari Pilpres, berada di dalam kabinet. Sedang pihak yang tidak mendapat amanah konstitusi berada di luar kabinet.
"Jadi, saya katakan, tapi pakemnya nih; yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses Pilpresitu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet," katanya.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, menilai sikap yang diambil Ganjar sah-sah saja dilakukan sebagai bentuk demokrasi di Indonesia.
Meski begitu, Ujang menyinggung soal power Ganjar Pranowo yang memutuskan berada di luar pemerintahan, tetapi juga tidak berada di parlemen.
Menurutnya, jika memang Ganjar secara tegas menyatakan berada di oposisi, setidaknya dia berada dalam posisi sebagai anggota partai politik di parlemen.
"Kalau seandainya Ganjar beroposisi mestinya di parlemen, oposisi dalam on track ketatanegaraannya dilakukannya oleh partai politik, anggota partai politik yang ada di parlemen," ujar Ujang, Rabu (8/5/2024).
Namun, dengan situasi seperti ini, jelasnya, posisi Ganjar di luar pemerintahan sama halnya dengan masyarakat sipil biasa.L karena dia tidak memiliki kedudukan apa pun, baik di parlemen, bahkan PDIP sendiri yang merupakan partai tempat Ganjar bernaung, belum menyatakan sikap demikian.
Oleh sebab itu, posisi Ganjar nantinya kurang kuat jika dibandingkan partai politik yang menyatakan berada di oposisi.
"Ya kita-kita semua, termasuk Ganjar, akademisi, civil society itu diistilahnya, ya, hanya mengkritisi pemerintah saja. Istilahnya oposisi non-parlementer, tapi itu tidak dikenal dalam konteks ketatanegaraan," katanya. (man)