Jakarta, Harian Umum - Pengamat intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, pidato Menteri Luar Negeri Sugiono mengenai situasi global yang kian kompleks, bukan sekadar pernyataan normatif diplomasi, melainkan sinyal arah kebijakan luar negeri strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, Indonesia saat ini sedang memasuki fase baru diplomasi yang lebih sadar ancaman, berbasis kepentingan nasional, dan disiapkan untuk menghadapi eskalasi konflik global yang sulit diprediksi.
Dalam pandangan Amir, pidato Menlu Sugiono mencerminkan pemahaman mendalam pemerintah terhadap realitas geopolitik mutakhir: dunia tidak lagi stabil, tatanan global tengah mengalami pergeseran, dan konflik regional berpotensi berubah menjadi krisis internasional terbuka.
“Apa yang disampaikan Menlu bukan pidato seremonial. Itu adalah pembacaan situasi intelijen global. Pemerintahan Prabowo memahami bahwa dunia sedang bergerak menuju fase turbulensi,” kata Amir di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Ia menyoroti beberapa titik krisis global yang menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah situasi di Iran, di mana gelombang demonstrasi anti-pemerintah dilaporkan telah menelan ratusan korban jiwa. Eskalasi domestik ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan tekanan eksternal, terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya.
Dalam analisis intelijen, ketegangan AS–Iran bukan hanya konflik bilateral, melainkan bagian dari persaingan kekuatan besar di Timur Tengah. Komunikasi Presiden Iran dengan Presiden China, menurut Amir, menjadi indikator bahwa konflik ini telah memasuki dimensi geopolitik global.
“Ketika Iran membuka jalur komunikasi strategis dengan China, itu artinya konflik sudah keluar dari domain domestik. Ini adalah sinyal pergeseran keseimbangan kekuatan global,” jelasnya.
Selain Iran, krisis politik di Venezuela dan ketegangan berkepanjangan di Laut China Selatan juga menjadi faktor destabilitas global. Laut China Selatan, menurut Amir, bukan sekadar sengketa teritorial, melainkan jalur strategis perdagangan dunia dan arena rivalitas militer kekuatan besar.
Amir menilai Presiden Prabowo sangat tepat menempatkan Indonesia kembali pada prinsip non-blok, namun dengan pendekatan yang lebih realistis dan adaptif.
“Non-blok hari ini harus aktif, fleksibel, dan berbasis kepentingan nasional. Prabowo membaca itu,” tegas Amir.
Dalam konteks intelijen geopolitik, strategi ini dikenal sebagai strategic hedging — menjaga hubungan dengan semua kekuatan besar tanpa terikat secara permanen pada satu poros. Indonesia, dalam skema ini, diposisikan sebagai kekuatan menengah (middle power) yang mampu menjadi penyeimbang dan mediator.
Pidato Menlu Sugiono yang menekankan pentingnya perdamaian dunia, stabilitas kawasan, dan dialog multilateral dinilai sejalan dengan strategi tersebut.
Menurut Amir, salah satu keunggulan pendekatan pemerintahan Prabowo adalah sifatnya yang antisipatif. Alih-alih menunggu konflik meledak, Indonesia mulai membaca pola eskalasi global sejak dini.
Beberapa indikator yang dibaca pemerintah antara lain:
1. Meningkatnya konflik berbasis identitas dan ideologi, yang mudah dimanfaatkan kekuatan besar.
2. Fragmentasi tatanan global, di mana lembaga internasional melemah dan kekuatan negara kembali dominan.
3. Militerisasi kawasan strategis, termasuk Asia Pasifik dan Timur Tengah.
4. Politik sanksi dan perang ekonomi, yang berdampak langsung pada stabilitas nasional negara berkembang.
“Kalau kita terlambat membaca situasi, dampaknya bukan hanya diplomasi, tapi ekonomi, energi, bahkan stabilitas dalam negeri,” ujar Amir.
Dalam kerangka ini, kebijakan luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ketahanan nasional. Diplomasi bukan lagi sekadar hubungan antarnegara, tetapi instrumen pertahanan non-militer.
Amir menilai, posisi Indonesia di ASEAN dan dunia Islam memberi nilai strategis tersendiri. Indonesia memiliki legitimasi moral dan politik untuk mendorong dialog damai, termasuk dalam isu Timur Tengah.
Pemerintahan Prabowo, menurutnya, memahami bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam konflik terbuka, namun memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas global.
“Indonesia tidak sedang mencari panggung, tapi menjaga ruang aman bagi kepentingan nasionalnya,” kata Amir.
Langkah diplomasi aktif di berbagai forum internasional, pendekatan seimbang terhadap Amerika Serikat, China, dan kekuatan global lainnya, serta penegasan sikap damai di tengah konflik, dinilai sebagai bentuk kematangan kebijakan luar negeri.
Dalam analisis intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, pemerintahan Prabowo melalui Menlu Sugiono sedang membangun diplomasi sebagai benteng awal menghadapi ancaman global. Dunia yang semakin tidak pasti menuntut kepemimpinan yang mampu membaca sinyal, memahami pola, dan bertindak sebelum krisis menjadi tak terkendali.
“Prabowo memahami bahwa perdamaian dunia bukan jargon, tapi kepentingan strategis Indonesia,” pungkas Amir.
Sebelumnya, sebagaimana diposting di akun TikTok Partai Gerindra, Menlu Sugiono menjelaskan tentang prinsip Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang juga berpijak pada kepentingan rakyat dan negara Indonesia.
Berikut pernyataan Sugiono selengkapnya:
"Presiden Prabowo menegaskan satu prinsip yang sederhana, namun merupakan pondasi yang selalu kita pegang teguh bahwa foreign Policy begins at home (kebijakan luar negeri dimulai dari dalam negeri). Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi.
Diplomasi adalah sebuah instrumen negara untuk memastikan rakyuat aman, sejahtera dan terlindungi. Di tingaj situasi dunia yang semakin tidak menentu, kepentingan nasional sempit mengalahkan keamanan bersama.
Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia, sering disalahgunakan. Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar dengan tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri.
Politik Indonesia yang bebas aktif tetap berangkat dari amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi kepentingan nasional, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, namun dengan cara yang tidak bisa statis.
Dalam kondisi ini, negara yang tidak punya strategi akan tersesat, negara yang tidak punya ketahanan akan menjadi objek, dan Indonesia tentu saja tidak boleh berada pada posisi itu.
Kita harus melihat dunia apa adanya; keras, kompetitif dan semakin tidak terprediksi. Oleh karena itu, diplomasi kita harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan dan realisme.
Kita harus memapu memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola risiko, beradaptasi untuk bangkit lebih kuat". (rhm)
