Jakarta, Harian Umum- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno merotasi para pejabatnya.
Sebab, kata dia, kebijakan ini sesuai harapan pendukung dan relawan yang menginginkan pemerintahan keduanya berjalan efektif dan maksimal.
"Kita kecewa ketika hingga enam bulan setelah dilantik, Anies-Sandi tidak juga melakukan rotasi, karena kita tahu betul risikonya jika kebijakan ini tidak segera dilakukan mengingat lebih dari 80% pejabat di DKI, termasuk yang menduduki jabatan-jabatan strategis seperti kepala dinas, kepala badan dan kepala biro, merupakan para loyalis Ahok alias Ahokers," katanya kepada harianumum.com melalui telepon, Jumat (6/7/2018).
Ia mengakui, yang dikhawatirkan para pendukung dan relawan seperti dirinya yang bersama aktivis lain seperti Budi Siswanto, Rico Sinaga, Syaiful Jihad dan Adjie Rimbawan pernah tergabung dalam Presidium Relawan Anies-Sandi (PRASS) untuk memenangkan keduanya di Pilkada Jakarta 2017 adalah, para loyalis Ahok itu melakukan pembusukan dari dalam untuk menjegal pemerintahan Anies-Sandi, sehingga semua programnya tidak terlaksana dengan baik.
"Ketika pemberitaan tentang pengadaan pohon imitasi yang dipasang di Jalan MH Thamrin dan pengadaan bak sampah buatan Jerman muncul, dan semua itu memojokkan Anies-Sandi, kami mengendus bahwa pembusukan itu agaknya sedang berjalan karena wartawan yang menulis berita itu mungkin saja mendapatkan data yang salah dari oknum pejabat yang sampai sekarang masih saja tidak bisa move on atas kekalahan Ahok-Djarot atas Anies-Sandi di Pilkada Jakarta," katanya.
Aktivis yang akrab disapa SGY ini bahkan mengatakan, ia juga mengendus kalau para loyalis Ahok agaknya telah pula mencekoki Aniees dengan info-info yang tidak akurat, sehingga Anies membuat kebijakan yang berisiko. Contohnya adalah kebijakan akan membangun stadion di lahan Taman BMW, Jakarta Utara, pada Oktober 2018. Padahal, lahan itu sampai sekarang masih berstatus sengketa.
"Nah, dengan mulai melakukan rotasi, berarti Anies telah mulai mengurangi risiko yang akan dia dan Sandi hadapi. Itu bagus dan layak diapresiasi.,Tapi saran saya, lanjutkan sampai tuntas, sampai semua pejabat yang bertugas merupakan orang-orang yang bebas dari masa lalu yang berkaitan dengan Ahok, dan merupakan orang-orang yang profesional, berintegritas, dan mengabdi pada kepentingan rakyat, bukan mengabdi secara membabi buta kepada pribadi yang sesungguhnya tak layak untuk dijadikan panutan, apalagi diikuti," tegasnya.
SGY bahkan meminta agar mutasi untuk jabatan-jabatan strategis yang terkait dengan pelayanan publik dan PAD (Pendapatan Asli Daerah), disegerakan karena merupakan merupakan salah satu ujung tombak pemerintahan Anies-Sandi.
Jabatan-jabatan dimaksud di antaranya kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, kepala Dinas Bina Marga, kepala Dinas Kesehatan, dan kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).
"Jabatan kepala Badan Lelang dan kepala Dinas Pendidikan yang kosong setelah pejabatnya dicopot dan saat itu jabatan itu diisi Plt (pelaksana tugas), sebaiknya segera diisi, karena masalah lelang terkait erat dengan penyerapan ABPD," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada Kamis (5/7/2018), Anies melantik 20 pejabat, dimana lima di antaranya sebagai walikota di lima wilayah kota asmimistrasi, dan sisanya antara lain sebgai bupati Kepulauan Seribu; kepala Badan Pajak dan Retibusi Daerah: kepala Dinas Sosial; kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Anies memgatakan, setelah melatik ke-20 pejabat ini, Pansel Promosi yang dipimpin Sekda Saefullah akan melakukan seleksi untuk mengisi jabatan kosong yang ditinggalkan ke-20 pejabat itu, dan saat ini diisi pelaksana tugas (Plt).
Sebelum pelantikan ini, Anies mencopot kepala Badan Lelang, kepala Dinas Pendidikan dan kepala Dinas Perumahan karena kinerja ketiga pejabat itu dinilai jauh dari harapan.
Dalam pelantikan kemarin, pengganti ketiga pejabat itu belum ada.
SGY menambahkan, selain merotasi pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Ajies juga sebaiknya mempercepat rotasi jajaran direksi dan komisaris BUMD, terutama yang bergerak di sektor pangan, agar kinerjanya terus meningkat meski tak lagi mendapat kucuran PMD (Penyertaan Modal Daerah). (rhm)
.
