Jakarta, Harian Umum - Belasan emak-emak yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Rabu (5/2/2025), menggelar acara Reboan ke-5 di depan Gedung KPK RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Acara ini bertujuan untuk menggugah lembaga antirasuah itu agar menindaklanjuti dan menuntaskan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik, seperti dugaan korupsi Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang bahkan telah dinobatkan OCCRP sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaporkan Dosen UNJ Ubedilah Badrun, dan lain sebagainya.
Selain itu, mereka juga mengangkat isu-isu terkini, seperti kasus PSN PIK-2, dan isu kelangkaan elpiji 3Kg akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang tidak lagi membolehkan pengecer menjual gas melon tersebut.
Meski kebijakan itu telah dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto, akan tetapi hingga hari ini masyarakat masih kesulitan membeli gas untuk warga kelas menengah bawah itu.
Para emak-emak itu memulai aksinya pada pukul 15:00 WIB. Mereka tidak membawa mobil komando, akan tetapi menggelar spanduk dan poster yang lumayan banyak, di antaranya bertuliskan "Adili Segera Jokowi - Aguan", "Pecat Bahlil Pemain Sirkus Gas Melon", dan "Pecat Bahlil Indonesia Damai".
Cuaca sempat terlihat mendung ketika aksi dimulai, sehingga dikhawatirkan aksi akan diguyur hujan, akan tetapi tak lama kemudian cuaca berubah cerah, bahkan Matahari bersinar dengan cukup menyengat, sehingga di antara emak-emak peserta aksi ada yang melindungi diri dengan payung.
"Ini adalah Reboan yang kelima, dan kami akan terus melakukan aksi di sini, di KPK, untuk mengingatkan lembaga ini bahwa di tangan lembaga ini negara akan menjadi baik atau sebaliknya," kata Merry, ketua KNPRI.
Ia mengaku sangat kecewa pada kinerja KPK yang dinilai lebih bersifat politis dalam menegakkan hukum, dibanding berpihak pada keadilan dan kesetaraan rakyat di mata hukum.
"Kita tahu Jokowi telah ditetapkan sebagai pemimpin terkorup oleh OCCRP, tapi mana tindakan KPK? Memanggil untuk memeriksanya pun tidak," imbuhnya.
Ini, kata dia, karena pimpinan KPK dipilih oleh panitia seleksi (Pansel) yang dibentuk Jokowi, sehingga para pemimpin KPK itu juga bisa jadi semua orangnya Jokowi yang dipilih Pansel.melaluoli proses seleksi-seleksian.l, bukan seleksi beneran yang didasarkan pada sistem meritokrasi.
"Karena itu, kami setuju kalau KPK dibubarkan saja, karena mereka digaji besar-besar oleh pajak rakyat, gedungnya yang megah ini pun dibangun dari pajak rakyat, tapi kinerjanya jauh dari harapan rakyat. KPK bahkan saat ini lebih tepat disebut sebagai Komisi Pelindung Korupsi dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi, karena koruptor kelas dunia pun terkesan dilindungi!" tegas Merry.
Ada beberapa emak-emak yang berorasi, termasuk Merry. Terkait kelangkaan gas melon, salah satu emak-emak yang rupanya bermukim di Tangerang, Banten, mengatakan, Bahlil harus dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya menyusahkan rakyat.
"Gara-gara dia melarang pengecer menjual gas melon, gas melon jadi susah didapatkan. Bahkan hari ini saya dan warga yang lain di tempat tinggal saya masih kesulitan mendapatkan has melon, karena dimpangkalan pun ternyata kosong!" katanya.
Emak-emak ini, juga emak-emak yang lain, termasuk Merry, menyesalkan mengapa Prabowo tetap menjadikan antek-anteknya Jokowi, termasuk Bahlil, menjadi.menterinya.
"Karena ketika mereka menjadi menterinya Jokowi, kebijakan-kebijakannya nyusahin rakyat! Nah, si Bahlil sepertinya sedang melanjutkan tradisi itu!" katanya.
Dari orasi emak-emak yang dilakukan secara bergantian hingga sekitar pukul 16:00 WIB, dapat disimpulkan. Dua tuntutan besarnya. Pertama, KPK harus segera menangkap Jokowi; dan kedua, Prabowo harus mencopot Bahlil dari jabatan menteri ESDM. (rhm)
