JAKARTA, HARIAN UMUM - Paska selesainya sengketa hukum dengan salah satu pemegang sahamnya, PT Karya Citra Nusantara (KCN) berencana melakukan penilaian atas seluruh pembangunan dermaga pelabuhan yang sudah berdiri. Guna untuk memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk penyelesaian seluruh dermaga yang telah direncanakan.
"Pembangunan proyek ini sudah tertunda cukup lama, kami ingin menggenjot penyelesaiannya namun tetap mengedepankan tata kelola yang benar dan transparan, kami sudah belajar dari permasalahan yang ada, dan ingin pembangunan pier 2 dan 3 bisa segera jalan sehingga mata rantai logistic di dalam negeri bisa semakin efisien,’’ ungkap Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara Widodo Setiadi di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Widodo melanjutkan KCN berencana menggunakan jasa appraisal independent untuk melakukan penilaian yang layak atas pekerjaan pembangunan dermaga pier 1 yang telah selesai dibangun sepanjang 1.950 meter dan bahkan telah beroperasi secara efektif sepanjang 800 meter. Atas hitungan KCN secara internal, pembangunan tersebut telah menghabiskan dana sekitar Rp 3 triliun.
Namun manajemen menginginkan adanya penilaian dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan pembangunan proyek ini, agar semua pihak mengetahui dengan jelas beragam pekerjaan dan dana yang telah dihabiskan, serta perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan dermaga hingga pier 3. KCN berharap bila tidak ada lagi gangguan hukum dan lainnya, proyek ini bisa selesai paling lambat pada 2023.
"Sebagai pihak swasta kami pastinya ingin proyek ini segera selesai, setelah MA mengabulkan kasasi yang kami ajukan, beberapa klien besar yang menggunakan pelabuhan marunda sebagai tempat bongkar-muat barang curah, mulai yakin untuk kembali menggunakan pelabuhan ini secara jangka panjang, karena bagi klien kami yang paling penting adalah masalah kepastian hukum,’’ tandas Widodo.
Permasalahan hukum yang membelit KCN telah membuat proyek strategis nasional (PSN) untuk mendukung program tol laut yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo tersendat lebih dari 5 tahun. Presiden Jokowi secara tegas telah menyatakan diperlukan peran serta swasta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata karena keterbatasan anggaran negara. Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini telah menyatakan prioritas kerjanya akan meningkatkan governance di kementrian BUMN serta akan melihat kinerja jajaran direksi BUMN yang bekerja tidak sesuai aturan dan program kerja pemerintah. (Zat)
