Jakarta, Harian Umum - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, menilai, ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa penyerapan APBD DKI Jakarta pada triulan I-2018 terhitung rendah, yakni 8,23%.
"Faktor pertama adalah bahwa APBD 2018 yang dilaksanakan Anies-Sandi tidak 100% disusun oleh mereka, karena APBD itu telah disusun di era Gubernur Ahok dan Djarot. Selain itu, karena masih triwulan pertama, tidak menutup kemungkinan banyak program atau proyek yang masih dalam proses lelang, sehingga anggaran belum terserap," kata aktivis yang akrab disapa SGY itu kepada harianumum.com di Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Faktor kedua, kata dia, adalah ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membuat Anies "terpenjara".
Pasalnya, undang-undang ini melarang kepala daerah yang baru dilantik, melakukan rotasi pejabat dalam kurun waktu enam bulan sejak pelantikan, sehingga mau tak mau Anies harus bersabar untuk melakukan rotasi.
Padahal, katanya, pejabat-pejabat yang saat ini menduduki jabatan-jabatan strategis di eselon II dan III, seperti kepala dinas dan kepala badan, semuanya diangkat di era Gubernur Ahok dan Djarot, dan kinerja mereka pun telah banyak dikeluhkan karena dinilai tidak profesional dan kompeten.
"Maklum, meski pejabat-pejabat itu diangkat melalui mekanisme lelang jabatan, sistem itu sebenarnya cuma kedok karena faktanya, pengangkatan lebih dikarenakan faktor like and dislike. Ini terbukti dengan banyaknya pejabat yang ditempatkan tidak berdasarkan pengalaman dan kompetensinya, dan bahkan ada yang tidak lolos tes tapi tetap diangkat," katanya.
Kini, lanjut SGY, saat memasuki April 2018 dimana pada tanggal 15 nanti usia pemerintahan Anies-Sandi genap enam bulan, para pejabat yang diangkat Ahok-Djarot itu mulai ketar-ketir karena mereka bisa saja kehilangan jabatan. Apalagi karena sejak Februari-Maret 2018 isu bahwa Anies-Sandi akan melakukan rotasi pada April ini, telah kencang berhembus.
"Akhirnya, karena merasa masa tugasnya akan selesai, para pejabat itu menjadi bekerja dengan setengah hati dan cenderung wait and see. Mungkin mereka pikir, buat apa kerja maksimal kalau akan diganti?" kata SGY lagi.
Aktivis senior ini mengakui, tahun pertama masa pemerintahan seorang kepala daerah memang berat, karena pada masa-masa itu selain harus beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), juga harus mampu membentuk sebuah tim yang solid, yang terdiri dari pejabat-pejabat yang loyal, kompeten dan berdedikasi tinggi, agar semua program yang telah disusun kepala daerah, yang didasari oleh visi misinya, dapat dilaksanakan dengan baik.
"Tapi saya percaya dengan kecerdasan yang dimiliki Anies, juga statusnya sebagai seorang akademisi, ditambah lagi status Sandi sebagai pengusaha, pada triwulan kedua, ketiga dan keempat penyerapan APBD pasti akan lebih baik, sesuai yang ditargetkan," tegas SGY.
Seperti diketahui, pada triwulan I-2018 penyerapan APBD DKI hanya 8,23%. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan penyerapan terendah adalah Dinas Sumber Daya Air (SDA).
Meski demikian Anies mengatakan, penyerapan ini lebih baik dibanding pada triwulan I-2017 yang hanya 7,65%.
"Minggu lalu kita buat rapat khusus soal ini. Seluruh SKPD dipanggil. Semua SKPD diminta menunjukkan serapannya," katanya kepada pers di Balaikota.
Anies menjelaskan, penyerapan anggaran Dinas SDA paling rendah karena ada program di dinas ini yang belum boleh dilaksanakan, yakni pengadaaan tanah yang dilakukan secara cash.
"Pengadaan tanah tidak bisa lagi mengunakan uang tunai," jelasnya.
Mantan Mendikbud ini juga mengatakan bahwa ia akan melakukan evaluasi guna mencapai target serapan anggaran 12%, sehingga pertemuan dengan SKPD guna membahas serapan anggaran akan dilakukan setiap dua minggu sekali.
"Ke depan setiap dua minggu sekali ada laporan tentang serapan," pungkas dia. (rhm)
