Jakarta, Harian Umum - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan menggugat penyelenggaraan Pilpres 2024 yang dinilai curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Saat ini bukti-bukti untuk hal tersebut masih terus dikumpulkan.
"Ya, itu pilihan yang niscaya untuk masuk ke MK. Kita tidak punya jalan lain selain ke Mahkamah Konstitusi," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam program A1 Kumparan, Senin (26/2/2023).
Meski demikian, Todung mengatakan bahwa selama ini MK selalu dilihat sebagai Mahkamah Kalkulator yang fokusnya hanya pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara.
Padahal, kalau melihat statistik, melihat laporan quick count, perolehan suara Prabowo-Gibran sudah 57-58%, sementara Anies 23% dan Ganjar 17%.
"Selisih perolehan suara Ganjar dengan Prabowo itu 40%. Nah, kalau kita maju ke MK dan men-challange, mempermasalahkan perolehan suara, artinya Ganjar harus membuktikan selisih 40% itu semua curang, semua manipulatif, itu sama dengan membatalkan perolehan suara di beberapa provinsi. Itu tidak mudah. Kalau membatalkan suara di 1, 2 atau 10 TPS atau satu dua kabupaten, itu masih mungkin, tapi membatalkan 40% suara untuk memenangkan pertarungan di MK, impossible, mustahil," tegas Todung.
Ia juga menelisik fakta bahwa sengketa Pemilu yang diajukan ke MK pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 semuanya kalah, dan yang menang KPU.
"Karena MK memang didesain seperti itu," tegasnya.
Namun, Todung mengingatkan soal pasal 22e UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan mempertanyakan dengan adanya intervensi kekuasaan, politisasi bansos, kriminalisasi dan.lain-lain selama penyelenggaraan Pemilu 2024, apa artinya?
Apalagi karena selama masa kampanye, baliho Ganjar banyak yang diturunkan oleh oknum tertentu, dan kampanyenya beberapa kali dilarang. Begitupun Anies.
"Nah, kalau MK tidak punya kewenangan mengadili hal-hal semacam ini, untuk apa kita punya MK? Bubarkan saja MK," tegasnya.
Todung menilai, sepengalaman dirinya, sepanjang hidupnya di zaman reformasi, Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling banyak masalah, dan memberinya nilai 4.
"Pemilu 2024 inilah yang paling jelek karena banyak sekali pelanggaran, banyak sekali intervensi kekuasaan, banyak sekali politisasi Bansos, banyak sekali kriminalisasi terhadap kepala desa, terhadap mereka yang tidak setuju, juga banyak sekali pengarahan kepada penjabat-penjabat gubernur, penjabat bupati yang diangkat oleh presiden Jokowi jauh sebelum pencoblosan dilakukan (untuk memilih Paslon tertentu). Nah, kita itu akhirnya melihat ada skenario, ada benang merah untuk mengamankan Pemilu sekaligus memenangkan Paslon tertentu karena penjabat-penjabat itu katanya tidak melalui seleksi. Jadi penjabat-penjabat ini diangkat karena preferensi politik," paparnya panjang lebar.
Meski demikian, soal penjabat-penjabat itu memberikan pengarahan, Todung mengaku tidak bisa memberikan konfirmasi, tapi dari laporan yang pihaknga terima dari daerah-daerah, diketahui kalau para penjabat itu memang memainkan peran yang cukup penting dalam menggiring kebijakan daerah, dalam menggiring massa untuk.mekilih Paslon tertentu.
"Nah, ini yang kita dapat dari lapangan," katanya. (rhm)
