Jakarta, Harian Umum - Meski banjir kritik dan kecaman, bahkan di media sosial berkembang usulan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, dapur-dapurnya yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), justru makin tajir.

Bayangkan, setiap bulan SPPG-SPPG itu menerima Rp 1 miliar per bulan dari pemerintah.

"Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp 1 miliar per bulan," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026), dikutip dari kompas.com.

Dadan mengklaim, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah.

Sebagian besar anggaran BGN, kata dia, langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan SPPG di seluruh Indonesia.

"Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi, dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah," kata dia.

Dadan kemudian memberi contoh mengenai perputaran uang akibat MBG. Dia mengatakan, di Jawa Barat yang telah memiliki sekitar 5.000 SPPG, perputaran dana mencapai Rp 5 triliun setiap bulan.

"Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp 5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp 11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah dan kemudian menjadi isu hal lokal di mana pemenuhan kebutuhan pangan seharusnya dipasok lokal," kata Dadan.

Oleh karena itu, kata dia, program MBG sejak awal dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal. Kebutuhan pangan dalam program ini diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.

Dadan menyoroti pentingnya peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional, hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.

Kesadaran akan pentingnya penguatan ekonomi lokal kini juga semakin meningkat, termasuk di kalangan pemerintah daerah. Dadan mengeklaim, banyak kepala daerah mulai mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya dibelanjakan untuk produk dan bahan baku lokal.

"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal, sehingga ekonomi di daerah akan berkembang. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut," ujar dia.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal. (man)