Jakarta, Harian Umum - Sopir dan operator JakLingko, Selasa (30/7/2024), menggelar demo di depan Balaikota DKI Jakarta untuk menuntut transparansi pembagian kuota armada untuk koperasi mitra operator program JakLingko.
"Khususnya operator mikrolet, selalu saja dipersulit oleh TransJakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil, namun harus dibagi ramai-ramai. Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program JakLingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas," kata Fahrul Fatah, koordinator aksi.
Aksi ini diikuti delapan koperasi mitra operator program JakLingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB), yakni Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
Fahrul mengakui kalau aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap PT TransJakarta atas dugaan diskriminasi yang dilakukan terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
Sebab, kata dia, BUMD itu menganakemaskan operator tertentu.
"Direksi TransJakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus-menerus dan kemudahan lainnya," jelas dia.
Ketua Koperasi Komilet Jaya Berman Limbong mengatakan, berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019, dan berdasarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Jaklingko Mikrotrans, jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan TransJakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.
Namun, kata dia, seiring dengan berjalannya waktu, saat ini populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan TransJakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94%.
"Dari angka prosentase tersebut, dari 11 operator mitra program JakLingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak dan serapan yang banyak juga, telah mencapai hingga 51%. Lucunya, TransJakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota pada operator tersebut dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," jelas Limbong.
Menurut dia, praktik seperti ini tidak sehat dan TransJakarta sebagai pengelola subsidi transportasi Pemprov Jakarta melalui Public Service Obligation (PSO) harus menghentikan hal tersebut dan bertindak lebih adil, serta wajib transparan dalam penentuan pemberian quota serta pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik.
"Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta yang harus transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik," tegas dia
Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya, Rahmadoni, mengatakan ketidakadilan dan ketidaktransparanan Direksi TransJakarta sangat dirasakan oleh mitra operator.
"Dalam sebuah rapat dengan kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Beliau mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2024, Dishub mengalokasikan anggaran untuk menyerap 200 unit mikrotrans untuk bisa disebarkan merata kepada operator mitra JakLingko. Namun dalam rapat yang lain dengan Direksi TransJakarta, mengatakan bahwa kuota serapan mikrotrans untuk tahun 2024 hanya sebesar 100 unit. Setelah kami usut, ternyata sisanya sebagian besar diberikan kepada salah satu mitra operator tertentu yang ketuanya adalah Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Ini sangat mencederai rasa keadilan pada kami," jelas Doni.
Fahrul mengatakan, pihaknya meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso dapat memberikan solusi yang adil atas permasalahan ini.
"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ungkap Fahrul.
Delapan perwakilan peserta aksi dari masing-masing koperasi mitra operator yang diterima untuk beraudiensi oleh Pemprov guna mencari solusi atas masalah ini. (man)